TEMPO.CO, Jakarta - Finalisasi sengkarut pembangunan Pelabuhan Cilamaya akan diputuskan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indroyono Soesilo mengatakan Kalla akan mengevaluasi pembangunan Cilamaya termasuk memutuskan berlanjut atau tidaknya proyek milik Kementerian Perhubungan tersebut.
Menurut dia, berdasarkan kajian Japan International Cooperation Agency (JICA) bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, program pembangunan Cilamaya telah disusun bersama solusi penyelesaian masalahnya. Salah satunya adalah pembangunan elevated toll road untuk mengatasi masalah lahan.
"Kaitannya dengan operasi migas di sana, nanti kami lihat seberapa jauh kondisi sebaran anjungan di sana yang mempengaruhi," katanya di Kantor Presiden, Senin, 30 Maret 2015.
Jika anjungan itu menjadi kendala, kata dia, seharusnya kajian JICA tahun 2012 itu menunjukkan permasalahannya. "Kok, sekarang baru keluar masalah itu. Dari hasil JICA tidak ada masalah kendala dari anjungan minyak," katanya. Untuk itu, Kalla bersama rombongan akan mengendarai helikopter untuk melihat lokasi dari udara pada Kamis, 2 April 2015.
Proyek pembangunan Pelabuhan Cilamaya yang disiapkan untuk menampung kelebihan beban Pelabuhan Tanjung Priok belakangan menjadi kisruh. Penyebabnya adalah ketika pada akhir pekan lalu Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Dwi Soetjipto dan Ketua Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas Amien Sunaryadi menyatakan keberatannya secara resmi kepada Menteri Perhubungan Ignasius Jonan.
Namun, Jonan mengaku belum mendapatkan surat keberatan pembangunan Cilamaya dari Pertamina maupun dari Kementerian ESDM. Jonan bersikap tenang saat dikonfirmasi SKK Migas memprotes pembangunan Cilamaya. "(SKK Migas) Sudah lihat belum lokasinya," katanya dengan nada bertanya. Dia membantah pembangunan Cilamaya mengancam jaringan pipa gas milik Pertamina.
"Pipanya tetap ada di situ, tergantung cara membangunnya gimana. Kalau teknologi bagus ya bisa-bisa saja."
ALI HIDAYAT
