TEMPO Interaktif, Jakarta:Anggaran kantor Menteri Negara BUMN untuk tahun depan naik tiga kali lipat dibandingkan dengan tahun ini. Menurut Menteri Negara BUMN Sugiharto, kenaikan anggaran itu dimaksudkan membiayai proyek-proyek di kantor menteri BUMN seperti program privatisasi. Sugiharto menjelaskan, anggaran menteri BUMN setiap tahunnya Rp 60 miliar. Untuk tahun depan , angka tersebut membengkak menjadi Rp 180 miliar. "Jadi kegiatan menteri BUMN dapat dibiayai sendiri, bukan dibiayai oleh BUMN," kata Sugiharto kepada pers, Senin (8/8).Namun, Sugiharto mengaku tidak menjelaskan lebih rinci lagi soal ini. Alasannya, hal tersebut terlalu teknis. "Itu terlalu teknis. Kalau bicara teknis, bicara dengan dengan sekretaris menteri saja," ujarnya. tito sianipar
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
Video Pilihan
Mantan Menteri BUMN Sugiharto Wafat, Erick Thohir: Beliau Tokoh Luar Biasa
15 Juli 2021
Mantan Menteri BUMN Sugiharto Wafat, Erick Thohir: Beliau Tokoh Luar Biasa
Dalam ingatannya, kata Erick Thohir, Sugiharto adalah salah satu sosok penting dalam gerakan anti korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
Kabar Duka, Mantan Menteri BUMN Sugiharto Meninggal
15 Juli 2021
Kabar Duka, Mantan Menteri BUMN Sugiharto Meninggal
Mantan Menteri BUMN Sugiharto meninggal pada Kamis, 15 Juli 2021.
Terpidana Kasus E-KTP Irman dan Sugiharto Dipindah ke Sukamiskin
2 Mei 2018
Terpidana Kasus E-KTP Irman dan Sugiharto Dipindah ke Sukamiskin
KPK memindahkan dua terpidana kasus e-KTP, Irman dan Sugiharto, ke Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Bandung, hari ini.
Baca Pleidoi di Sidang E-KTP, Sugiharto Menangis Teringat Keluarga
12 Juli 2017
Baca Pleidoi di Sidang E-KTP, Sugiharto Menangis Teringat Keluarga
Terdakwa korupsi e-KTP Sugiharto menangis saat membacakan nota pembelaan di hadapan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.
Pengacara Terdakwa E-KTP Bantah Ada Permainan pada Gugatan Tender
8 Mei 2017
Pengacara Terdakwa E-KTP Bantah Ada Permainan pada Gugatan Tender
Waldus menuturkan yang sebetulnya terjadi bukan gugatan, tapi laporan ke polisi dari para pihak yang tidak puas dalam lelang tender e-KTP.
Terdakwa Korupsi E-KTP Sebut Empat Kali Beri Uang kepada Miryam
30 Maret 2017
Terdakwa Korupsi E-KTP Sebut Empat Kali Beri Uang kepada Miryam
Terdakwa kasus e-KTP Sugiharto mengatakan telah menyerahkan uang ke Miryam sekitar 1,2 juta dolar Amerika.
Skandal E-KTP, KPK Panggil Bos Astra Graphia
24 November 2014
Skandal E-KTP, KPK Panggil Bos Astra Graphia
Sejak dulu Astra Graphia diduga terlibat persekongkolan di proyek e-KTP.
Pemerintah Kaji Right Issue Adhi Karya
10 Agustus 2006
Pemerintah Kaji Right Issue Adhi Karya
Adhi Karya membutuhkan pertimbangan pemerintah sebagai pemegang saham mayoritas karena bisa mengurangi persentase kepemilikan sahamnya.
Besok, Dua Menteri Akan Putuskan Blok Cepu
28 Februari 2006
Besok, Dua Menteri Akan Putuskan Blok Cepu
Memang masih terjadi tarik-menarik, misalnya, untuk posisi general manajer operator dan wakilnya.
Menteri BUMN Tetap Akan Jual Garuda
13 Januari 2006
Menteri BUMN Tetap Akan Jual Garuda
Nama Garuda tak boleh diubah dan kepemilikan Pemerintah tidak kurang dari 51 persen.
