Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pemerintah Konsultasi BI untuk Privatisasi Bank BUMN

image-gnews
Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemerintah akan berkoordinasi dengan Bank Indonesia demi memenuhi target privatisasi bank-bank BUMN. Menurut Menteri Negara BUMN Sugiharto, pekan depan pihaknya akan berkonsultasi dengan BI. Hal ini dilakukan lantaran ada kemungkinan pemerintah akan menjual kembali saham-sahamnya di bank. "Saat ini yang paling tepat dilakukan demi memenuhi target privatisasi hanya dari sektor perbankan," kata Sugiharto, Jumat (5/8). Pada pandangannya, kondisi pasar saat ini sedang kondusif. Namun, koordinasi dengan BI diperlukan untuk mengetahui dampak terhadap bank sentral. Apalagi BI yang membuat ketentuan mengenai Aturan Perbankan Indonesia sehingga pihaknya dapat mengetahui bank-bank mana yang layak untuk ditawarkan. “Yang tahu jeroannya dan apakah suatu bank itu kualitas atau tidak menjadi bank jangker BI,” katanya. Sugiharto menambahkan, pihaknya berusaha memenuhi target privatisasi dalam lima bulan ke depan. “Insya Allah dalam lima bulan bisa diselesaikan program privatisasi,” ujarnya. Seperti diketahui, pada semester pertama 2005 target privatisasi sebesar Rp 3,5 triliun. Namun hingga kini target itu belum dapat dipenuhi kantor Meneg BUMN. suryani ika sari
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Mantan Menteri BUMN Sugiharto Wafat, Erick Thohir: Beliau Tokoh Luar Biasa

15 Juli 2021

Mantan Menteri BUMN Sugiharto. Instagram
Mantan Menteri BUMN Sugiharto Wafat, Erick Thohir: Beliau Tokoh Luar Biasa

Dalam ingatannya, kata Erick Thohir, Sugiharto adalah salah satu sosok penting dalam gerakan anti korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).


Kabar Duka, Mantan Menteri BUMN Sugiharto Meninggal

15 Juli 2021

Mantan Menteri BUMN Sugiharto. Instagram
Kabar Duka, Mantan Menteri BUMN Sugiharto Meninggal

Mantan Menteri BUMN Sugiharto meninggal pada Kamis, 15 Juli 2021.


Terpidana Kasus E-KTP Irman dan Sugiharto Dipindah ke Sukamiskin

2 Mei 2018

Terdakwa dugaan korupsi pengadaan E-KTP tahun angaran 2011-2012 Sugiharto (kiri) dan Irman (tengah) menjalani sidang lanjutan dengan agenda pemeriksaan terdakwa di Pengadilan Tipikor Jakarta, 12 Juni 2017. Dalam sidang tersebut terdakwa Irman mengakui adanya catatan berisi rencana penyerahan uang kepada sejumlah anggota DPR. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Terpidana Kasus E-KTP Irman dan Sugiharto Dipindah ke Sukamiskin

KPK memindahkan dua terpidana kasus e-KTP, Irman dan Sugiharto, ke Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Bandung, hari ini.


Baca Pleidoi di Sidang E-KTP, Sugiharto Menangis Teringat Keluarga  

12 Juli 2017

Terdakwa Sugiharto pada sidang kasus e-ktp membacakan pleidoi pribadi di pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, 12 Juli 2017. Tempo/Maria Fransisca.
Baca Pleidoi di Sidang E-KTP, Sugiharto Menangis Teringat Keluarga  

Terdakwa korupsi e-KTP Sugiharto menangis saat membacakan nota pembelaan di hadapan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.


Pengacara Terdakwa E-KTP Bantah Ada Permainan pada Gugatan Tender  

8 Mei 2017

Mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Sugiharto (kiri) dan mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Irman saat menjalani sidang pembacaan dakwaan atas kasus dugaan korupsi pengadaan paket penerapan e-KTP secara nasional tahun 2011-2012 di Pengadilan Tipikor, Jakarta, 9 Maret 2017. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Pengacara Terdakwa E-KTP Bantah Ada Permainan pada Gugatan Tender  

Waldus menuturkan yang sebetulnya terjadi bukan gugatan, tapi laporan ke polisi dari para pihak yang tidak puas dalam lelang tender e-KTP.


Terdakwa Korupsi E-KTP Sebut Empat Kali Beri Uang kepada Miryam  

30 Maret 2017

Mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Sugiharto (kiri) dan mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Irman saat jalani sidang pembacaan dakwaan atas kasus dugaan korupsi pengadaan paket penerapan e-KTP di Pengadilan Tipikor, Jakarta, 9 Maret 2017. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Terdakwa Korupsi E-KTP Sebut Empat Kali Beri Uang kepada Miryam  

Terdakwa kasus e-KTP Sugiharto mengatakan telah menyerahkan uang ke Miryam sekitar 1,2 juta dolar Amerika.


Skandal E-KTP, KPK Panggil Bos Astra Graphia  

24 November 2014

(kiri-kanan) Direktur, Michael Alexander R. Roring, Direktur, Lim Eng Poh,  Presiden Direktur  PT Astra Graphia Lukito Dewandaya,  Direktur, Yusuf Darwin Salim, dan Direktur Herrijadi Halim, saat rapat umum pemegang sahan PT Astra Graphia Tbk di Jakarta, Rabu (25/04). TEMPO/Dasril Roszandi
Skandal E-KTP, KPK Panggil Bos Astra Graphia  

Sejak dulu Astra Graphia diduga terlibat persekongkolan di proyek e-KTP.


Pemerintah Kaji Right Issue Adhi Karya

10 Agustus 2006

Pemerintah Kaji Right Issue Adhi Karya

Adhi Karya membutuhkan pertimbangan pemerintah sebagai pemegang saham mayoritas karena bisa mengurangi persentase kepemilikan sahamnya.


Besok, Dua Menteri Akan Putuskan Blok Cepu

28 Februari 2006

Besok, Dua Menteri Akan Putuskan Blok Cepu

Memang masih terjadi tarik-menarik, misalnya, untuk posisi general manajer operator dan wakilnya.


Menteri BUMN Tetap Akan Jual Garuda

13 Januari 2006

Menteri BUMN Tetap Akan Jual Garuda

Nama Garuda tak boleh diubah dan kepemilikan Pemerintah tidak kurang dari 51 persen.