Pemerintah Siapkan Distribusi Tertutup Elpiji 3 Kg  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pengecer gas 3 kg membawa tabung kosong jualannya di salah satu penyalur elpiji di kawasan Cicadas, Bandung, Jawa Barat, Jumat 12 September 2014. Pengecer harus inden dan melunasi pembelian untuk mendapatkan jatah elpiji seharga Rp 14.600 per tabung. Selanjutnya mereka mengecernya dengan harga Rp 18.000 per tabung. TEMPO/Prima Mulia

    Pengecer gas 3 kg membawa tabung kosong jualannya di salah satu penyalur elpiji di kawasan Cicadas, Bandung, Jawa Barat, Jumat 12 September 2014. Pengecer harus inden dan melunasi pembelian untuk mendapatkan jatah elpiji seharga Rp 14.600 per tabung. Selanjutnya mereka mengecernya dengan harga Rp 18.000 per tabung. TEMPO/Prima Mulia

    TEMPO.COJakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said mengatakan pelaksanaan distribusi tertutup elpiji 3 kilogram bakal dilaksanakan pada tahun ini. Sebab, jika tidak dilakukan, penyaluran gas tidak akan tepat sasaran. "Elpiji 3 kilogram harus tepat sasaran," ujar Sudirman, Selasa, 3 Maret 2015.

    Nantinya, tutur Sudirman, pelaksanaan distribusi tertutup dilakukan oleh Pertamina dan akan dibantu pemerintah daerah. Pemerintah daerah akan bertugas sebagai penyuplai data siapa saja yang berhak membeli elpiji 3 kilogram.

    Masyarakat hanya bisa membeli elpiji 3 kilogram di stasiun pengisian bahan bakar umum. "Pertamina hanya menyerahkan gas kepada mereka yang sudah terdata," ucapnya.

    Saat ini, di sejumlah daerah, terjadi kelangkaan elpiji 3 kilogram yang membuat harganya melambung hingga Rp 20.000 per tabung. Dalam jangka panjang, Sudirman menjanjikan adanya transmisi gas yang langsung sampai ke rumah-rumah. Gas bakal disalurkan melalui pipa dengan sistem kuota.

    Sudirman mengklaim sistem ini berhasil diterapkan di Semarang dan beberapa wilayah di Jabodetabek. Sayangnya, pengadaan transmisi membutuhkan waktu yang lama dan investasi yang tidak sedikit. "Kami akan minta bantuan Kementerian PU dan Perumahan Rakyat," tuturnya.

    ROBBY IRFANY


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.