Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Wah, Barang Hypermarket Masuk E-Katalog Pemerintah  

image-gnews
TEMPO/Eko Siswono Toyudho
TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Iklan

TEMPO.CO , Jakarta:Direktur Kebijakan Pengadaan Umum, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Setiabudi Arianta mengatakan lembaganya sedang bernegosiasi dengan sejumlah hypermarket. "Rencananya nanti, semua barang-barang yang ada (diantaranya) di Carefour, Hypermart, Superindo, Electronic City, Electronic Solutions, pokoknya yang besar-besar, nanti ada di E-Katalog," kata dia di Bandung, Kamis, 26 Februari 2015.

Setiabudi mengatakan, E-Katalog adalah daftar barang yang bisa dibeli oleh pemerintah langsung tunjuk tanpa perlu melewati proses lelang. "Pokoknya seluruh barang di sana, dari mulai makanan, ATK (Alat Tulis Kantor), barang elektronik di situ," kata dia. "Tinggal beli masuk ke katalog."

Menurut Setiabudi, negosiasi masih berlangsung. Lembaganya menargetkan pencantuman barang-barang jualan hypermarket itu sudah tersedia dalam E-Katalog pada pertengahan tahun ini. "Target kami kalau bisa Maret ini," kata dia.

Sejumlah klausul tengah dibahas bersama LKPP dengan vendor hypermarket tersebut. "Dalam proses negosiasi macam-macam. Teknis pembayarannya bagaimana? Kalau belanja di sana cash and carry, kita minta misalnya barang dibayar setelah di cek. Kemarin Carefour dan Hypermart oke, tapi dia minta jaminan jangan telat sebulan (bayarnya), gak mau dia," kata Setiabudi.

Setiabudi mengatakan, lembaganya membuka diri pada semua vendor yang tertarik memasukkan barangnya dalam daftar E-Katalog. "Kami nggak milih-milih. Pokoknya semua kalau mau langsung. Kita ngundang, pokoknya siapa tertarik masuk katalog, silahkan," kata dia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menurut Setiabudi, lembaganya menginginkan terus menambah daftar barang yang tercantum dalam E-Katalog. "Ke depan misalnya bahan bangunan juga masuk katalog. Kalau DKI itu sheet pile, itu sudah ada," kata dia.

Kepala Biro Keuangan, Sekretariat Daerah Jawa Barat, Sri Mulyono mengatakan, pemerintah provinsi Jawa Barat termasuk menunggu penambahan barang-barang yang dijual di hipermarket dalam E-Katalog. "Kalau sudah ada dalam E-Katalog, tidak usah nego-nego lagi," kata dia di Bandung, Kamis, 26 Februari 2015.

Sri mengatakan, anggaran dareah untuk pembelian barang-barang yang bisa ditemui di hipermarket terhitung besar, kendati tidak merincinya. "Besar, ada dalam pengadaan barang dan jasa," kata dia.

AHMAD FIKRI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Tinggi, Stranas PK KPK Luncurkan Sistem Pengawas E-Katalog

22 hari lalu

Tim Stranas PK- Komisi Pencegahan Korupsi (KPK), Niken Ariati, Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika dan Kepala Badan Karantina Pertanian (Barantan) Kementerian Pertanian Bambang dalam konferensi pers Pelaksanaan Tindakan Korektif di Gedung E, Barantan, Kementan, Jakarta Selatan, Sabtu, 1 Oktober 2022. TEMPO/ Khory Alfarizi
Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Tinggi, Stranas PK KPK Luncurkan Sistem Pengawas E-Katalog

Stranas PK KPK mencatat bahwa sektor pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah menjadi ladang praktik korupsi yang tumbuh subur di Indonesia.


KPK Cegah 7 Orang dalam Kasus Korupsi Rumah Dinas DPR

23 hari lalu

Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar meninggalkan gedung KPK seusai menjalani pemeriksaan, di Jakarta, Senin, 22 April 2019. Indra diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Romahurmuziy, dalam tindak pidana korupsi kasus suap terkait jual beli jabatan di Kementerian Agama di pusat dan daerah. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Cegah 7 Orang dalam Kasus Korupsi Rumah Dinas DPR

KPK menyebut jumlah tersangka yang terlibat kasus dugaan korupsi rumah dinas DPR di Sekretariat Jenderal DPR lebih dari dua orang.


LKPP Sebut Transaksi Pengadaan Barang dan Jasa Lewat E-Katalog Tembus Rp 161,3 Triliun

7 November 2023

LKPP Sebut Transaksi Pengadaan Barang dan Jasa Lewat E-Katalog Tembus Rp 161,3 Triliun

Kepala LKPP Hendrar Prihadi mengatakan realisasi pengadaan produk dalam negeri (PDN) telah mencapai 90 persen.


I2SPE by Ayooklik: Jembatan Keberlanjutan dan Inovasi Digital dalam Pengadaan Barang dan Jasa

4 November 2023

Indonesia International Sustainable Procurement Expo 2023
I2SPE by Ayooklik: Jembatan Keberlanjutan dan Inovasi Digital dalam Pengadaan Barang dan Jasa

Acara ini memberikan pengetahuan baru kepada para pelaku pengadaan barang dan jasa pemerintah di Indonesia


KPK Periksa Wali Kota Bima Setelah Ditetapkan Tersangka Dugaan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa

5 Oktober 2023

Walikota Bima H. Muhammad Lutfi, SE
KPK Periksa Wali Kota Bima Setelah Ditetapkan Tersangka Dugaan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa

KPK memanggil Wali Kota Bima HM Lutfi atas perkara dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa dan gratifikasi


Luhut Dorong Penyusunan RUU Pengadaan Barang dan Jasa Publik: Saya Yakin Praktik Korupsi Akan Turun

19 September 2023

Pada akhir Juni lalu, Presiden Joko Widodo menunjuk Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Kordinator Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat Jawa-Bali, yang selanjutnya menjadi PPKM Jawa-Bali. ANTARA FOTO / Irwansyah Putra
Luhut Dorong Penyusunan RUU Pengadaan Barang dan Jasa Publik: Saya Yakin Praktik Korupsi Akan Turun

Luhut Pandjaitan mengapresiasi progres penyusunan Rancangan Undang-Undang Pengadaan Barang dan/atau Jasa Publik atau RUU PBJ.


KPK Tetapkan Wali Kota Bima Sebagai Tersangka Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa

29 Agustus 2023

Walikota Bima H. Muhammad Lutfi, SE
KPK Tetapkan Wali Kota Bima Sebagai Tersangka Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa

KPK mulai menelisik dugaan korupsi yang menjerat politikus Golkar itu sejak 25 Juli 2023.


KPK Geledah Kantor Wali Kota Bima

29 Agustus 2023

Juru bicara KPK, Ali Fikri, memberikan keterangan kepada awak media, di gedung KPK, Jakarta, Senin, 15 Mei 2023. Ali Fikri menyatakan bahwa KPK telah melakukan penyidikan pengembangan dugaan kasus suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung RI, dengan menjadwalkan pemanggilan dua orang pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka baru yaitu Sekretaris MA, Hasbi Hasan dan pihak swasta untuk memenuhi panggilan penyidik menjalani pemeriksaan diharapkan keduanya bersikap kooperatif pada Rabu (17/5). TEMPO/Imam Sukamto
KPK Geledah Kantor Wali Kota Bima

Juru Bicara KPK, Ali Fikri membenarkan KPK saat ini sedang melakukan penggeledahan di Kantor Wali Kota Bima, NTB


LKPP Sebut Nilai Transaksi Pengadaan Barang dan Jasa Lewat E-Katalog Naik Jadi Rp 123,3 Triliun

25 Agustus 2023

Kepala LKPP Hendrar Prihadi (kanan) dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo (kiri) menjadi pembicara kunci di acara Peluncuran Konsolidasi Pengadaan Bahan Pakaian Dinas Harian (khaki) dan Seragam Sekolah PDN untuk Katalog Elektronik Lokal Provinsi Jawa Tengah dan Penyerahan Blangkon Jateng Awards di Bale Tawang Arum, Kompleks Balai Kota Solo, Kamis, 24 Agustus 2023. TEMPO/Septia Ryanthie
LKPP Sebut Nilai Transaksi Pengadaan Barang dan Jasa Lewat E-Katalog Naik Jadi Rp 123,3 Triliun

Kepala LKPP Hendrar Prihadi menyatakan selama kurun waktu 1,5 tahun terakhir sudah ada peningkatan transaksi melalui e-katalog.


KPK Jadwalkan Pemeriksaan PNS Basarnas di Kasus Pengadaan Truk Personel

22 Agustus 2023

Juru bicara KPK, Ali Fikri, memberikan keterangan kepada awak media, di gedung KPK, Jakarta, Senin, 15 Mei 2023. Ali Fikri menyatakan bahwa KPK telah melakukan penyidikan pengembangan dugaan kasus suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung RI, dengan menjadwalkan pemanggilan dua orang pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka baru yaitu Sekretaris MA, Hasbi Hasan dan pihak swasta untuk memenuhi panggilan penyidik menjalani pemeriksaan diharapkan keduanya bersikap kooperatif pada Rabu (17/5). TEMPO/Imam Sukamto
KPK Jadwalkan Pemeriksaan PNS Basarnas di Kasus Pengadaan Truk Personel

KPK sedang melakukan proses penyidikan dari kasus pengadaan barang dan jasa di lingkungan Basarnas.