Sepatu dan Tas Mewah Akan Dipajaki  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Tas Hermes Himalayan Crocodile Birkin, dibuat dari kulit Buaya Himalaya dan pada bagian depannya terdapat gesper yang dibalut dengan emas putih 18 karat dan berhias 245 berlian saat diperlihatkan di Beverly Hills, California, 22 September 2014. REUTERS

    Tas Hermes Himalayan Crocodile Birkin, dibuat dari kulit Buaya Himalaya dan pada bagian depannya terdapat gesper yang dibalut dengan emas putih 18 karat dan berhias 245 berlian saat diperlihatkan di Beverly Hills, California, 22 September 2014. REUTERS

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah akan memungut pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) atas barang-barang seperti arloji, tas, dan sepatu premium. Kebijakan itu akan diberlakukan dalam waktu dekat. (Telepon Seluler Dinilai Tak Layak Kena PPnBM.)

    Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pajak Mardiasmo mencontohkan, tas mewah seharga Rp 20 juta atau lebih dan sepatu di atas Rp 10 juta akan dikenai PPnBM. Saat ini besaran pajak dan batas harga barang yang akan dikenai pajak sedang dalam pembahasan. (Terkait Pajak, Kategori Barang Mewah Diminta Dikaji Ulang.)

    Pemerintah juga tengah menggodok rencana pengenaan PPnBM terhadap apartemen mewah. "Mungkin apartemen yang harganya Rp 2-5 miliar atau lebih," kata Mardiasmo di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, 21 Januari 2015.

    Pemerintah juga mempertimbangkan pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) atas listrik di atas 2.000-6.000 voltampere. "Potensi PPN dari listrik itu Rp 2 triliun," katanya. Angka tersebut didapat jika PPN sebesar 10 persen.

    Menurut dia, kebijakan ini akan diterapkan pada triwulan pertama tahun ini. "Kalau enggak, ya, pokoknya sebentar lagi," katanya.

    TRI ARTINING PUTRI

    Berita Terpopuler:
    Membandingkan Bob Sadino dengan Mario Teguh

    QZ8501: Naik Cepat, Jatuh, dan Ucapan Allahu Akbar
    Nelayan Adukan Cuitan Menteri Susi ke DPR
    Perempuan Ini Warisi Bisnis Bob Sadino
    Bob Sadino Sering Sekamar Bareng Sopir


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Protokol PSBB Masa Transisi di DKI Jakarta, Ada Rem Darurat

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan PSBB Masa Transisi mulai 5 Juni 2020. Sejumlah protokol harus dipatuhi untuk menghindari Rem Darurat.