Reklamasi Teluk Benoa, Apa Kata Menteri Susi?  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Nadine Kaiser (baju merah) saat masih berumur 9 tahun, di ajak oleh ibundanya, Susi Pudjiastuti, berkunjung ke Hutan Bakau di Pulau Tarakan, Kalimantan Utara, 3 Februari 2006. TEMPO/ Gunawan Wicaksono

    Nadine Kaiser (baju merah) saat masih berumur 9 tahun, di ajak oleh ibundanya, Susi Pudjiastuti, berkunjung ke Hutan Bakau di Pulau Tarakan, Kalimantan Utara, 3 Februari 2006. TEMPO/ Gunawan Wicaksono

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengaku masih bingung menyikapi rencana reklamasi Teluk Benoa di Bali. Ia akan mengkaji hasil studi dan lokasi area yang rencananya direklamasi tersebut. "Paling tidak, saya bisa punya common sense sebelum memutuskan itu," kata Susi di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu, 24 Desember 2014. (Baca juga: Menteri Susi Pudjiastuti Harusnya Melakukan Ini)

    Susi sangat berhati-hati menjawab pertanyaan seputar rencana reklamasi Teluk Benoa. Ia belum memiliki sikap, apakah setuju atau menolak proyek tersebut. Menurut Susi, reklamasi sebenarnya bukan tindakan negatif. "Yang jelas saya berusaha membuat keputusan yang fair, transparan, dan sesuai dengan aturan lingkungan yang berkelanjutan," ucap Susi.

    Rencana reklamasi Teluk Benoa, Nusa Dua, Bali, menuai protes dari berbagai pihak. Warga Bali menentang keras karena Teluk Benoa yang memiliki luas 3.300 hektare merupakan wilayah konservasi hutan mangrove. (Baca juga: 4 Rencana Menteri Susi yang Berantakan)

    Namun di akhir masa jabatannya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono malah merestui reklamasi Teluk Benoa dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2014 tentang perubahan atas Perpres 45 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan (Sarbagita). (Baca: Jerinx SID dan Gerakan Tolak Reklamasi Teluk Benoa)

    Inti dari penerbitan Perpres 51 Tahun 2014 adalah mengubah peruntukan perairan Teluk Benoa dari kawasan konservasi menjadi zona budi daya yang dapat direklamasi maksimal 700 hektare. Kini, aktivis lingkungan menunggu sikap Presiden Jokowi dan kabinetnya atas proyek ini.

    ANGGA SUKMAWIJAYA

    Berita Terpopuler:
    Seknas Jokowi Sebut Sofyan Basyir Kasir Cikeas
    Paus Fransiskus 'Hajar' Pejabat Gereja Vatikan
    Epiwalk Milik Bakrie Menunggak Pajak Rp 8,8 M


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tips Menghadapi Bisa Ular dengan Menggunakan SABU

    Untuk mengatasi bisa ular, dokter Tri Maharani memaparkan bahwa bisa ular adalah protein yang hanya bisa ditawar dengan SABU polivalen.