Kontraktor Minta Disediakan Bank Konstruksi  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pekerja menyelesaikan pembangunan gedung di Jakarta, Rabu (21/1). Melambatnya pertumbuhan sektor riil diperkirakan berpengaruh terhadap bisnis konstruksi yaitu penurunan sebesar 20 persen dari proyek swasta yang melibatkan pihak jasa konstruksi secar

    Pekerja menyelesaikan pembangunan gedung di Jakarta, Rabu (21/1). Melambatnya pertumbuhan sektor riil diperkirakan berpengaruh terhadap bisnis konstruksi yaitu penurunan sebesar 20 persen dari proyek swasta yang melibatkan pihak jasa konstruksi secar

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Iskandar Hartawi meminta pemerintah membantu permodalan jasa konstruksi swasta. Karena itu, Gapensi mendorong pemerintah membentuk bank konstruksi sebagai sumber pendanaan jasa konstruksi. "Kami berharap pemerintah membentuk bank konstruksi, supaya dapat memberikan akses permodalan secara cepat, mudah, dan murah," katanya di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Selasa, 9 Desember 2014.

    Menurut dia, pengusaha jasa konstruksi kesulitan bersaing karena kekurangan modal. Selain meminta penyediaan bank konstruksi, Gapensi juga mendorong pemerintah segera memperbaiki regulasi jasa konstruksi yang jelas. "Regulasi yang bisa mengatur dengan selaras dan terpadu, sehingga ada harmonisasi regulasi jasa konstruksi," ujar Iskandar.

    Iskandar menuturkan perbaikan regulasi juga harus diutamakan. Pengusaha konstruksi, kata dia, sering menghadapi berbagai macam permasalahan akibat ketidakjelasan regulasi. "Gapensi membutuhkan pemerintah agar pelaku usaha mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan amanat Undang-Undang tentang Jaksa Konstruksi." 

    Perbaikan regulasi juga perlu disegerakan menjelang berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN mulai 2015. Pada momentum itu, kata Iskandar, jasa konstruksi memiliki peranan penting dalam pembangunan secara menyeluruh.

    Hari ini, Gapensi menggelar rapat pimpinan nasional dengan menghadirkan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno, serta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono. Pada pertemuan tersebut, Gapensi menandatangani nota kesepahaman yang mengatur perusahaan konstruksi BUMN tidak mengerjakan proyek senilai Rp 30 miliar ke bawah. Jadi, pengerjaan proyek konstruksi dengan nilai tersebut akan diserahkan kepada pihak swasta.

    NURIMAN JAYABUANA

    Terpopuler
    Ini Cara Polisi Meringkus Perampok di Taksi Putih 
    Menteri Susi Tangkap 22 Kapal Ikan Cina 
    Lulung Minta Ahok Tak Anggap Dia Musuh 
    Skenario Nasib Dua Golkar Menurut Menteri Laoly
    Agung Mau Islah dengan Ical, Asalkan...  


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    BPOM, Panduan Penerapan New Normal di Warung Makan

    BPOM memberi petunjuk mengenai penerapan new normal di berbagai tempat. Ada enam rekomendasi ikhwal tatanan baru ketika mengunjungi warung makan.