PPATK Serahkan 'Daftar Duit' Calon Dirjen Pajak  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Mardiasmo. TEMPO/Zulkarnain

    Mardiasmo. TEMPO/Zulkarnain

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Panitia Seleksi Pejabat Eselon I Kementerian Keuangan Mardiasmo mengatakan sudah mengantongi hasil analisis transaksi keuangan para kandidat, termasuk calon Direktur Jenderal Pajak. "Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sudah mengirimkan data kepada kami," ujar Mardiasmo kepada Tempo, Senin, 8 Desember 2014.

    Mardiasmo menuturkan data tersebut akan digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk meloloskan para peserta lelang jabatan ke tahap seleksi berikutnya. "Data tersebut masih berada dalam amplop tertutup dan akan saya buka bersama anggota Pansel lainnya agar clear. Kami pastikan proses verifikasi dilakukan dengan cermat," tuturnya. (Baca juga: Satgas Pengamanan Penerimaan Pajak Dibentuk)

    Hingga saat ini, ada sebelas peserta yang dinyatakan lolos seleksi penulisan makalah untuk memperebutkan kursi Dirjen Pajak. Mereka antara lain Catur Rini Widosari (Direktur Keberatan dan Banding), Dadang Suwarna (Direktur Pemeriksaan dan Penagihan), Muhammad Haniv (Kepala Kantor Wilayah Banten), serta Poltak Maruli John Liberty Hutagaol (Direktur Peraturan Perpajakan II). (Baca juga: Akhir Tahun, Ditjen Pajak Kejar Target Rp 1.072 T.)

    Selain itu, ada juga Sigit Priadi Pramudito (Kepala Kanwil Wajib Pajak Besar), Edi Slamet Irianto (Kepala Kanwil Jawa Tengah I), Ken Dwijugiasteadi (Kepala Kanwil Jawa Timur I), Wahju Karya Tumakaka (Direktur Transformasi Proses Bisnis), Puspita Wulandari, Suryo Utomo, dan Rida Handanu.

    ANGGA SUKMAWIJAYA

    Berita Terpopuler
    Jokowi Tolak Sahkan Golkar Kubu Ical dan Agung 

    Golkar Hengkang dari Koalisi Prabowo 

    Faisal Basri Segera 'Telanjangi' Petral  


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.