JK: Penunggak Pajak Akan Dicekal seperti Koruptor  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo didampingi Wapres Jusuf Kalla menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2015 kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama di Istana Negara, Jakarta, 8 Desember 2014. DIPA diserahkan untuk Kementerian Negara/Lembaga berjumlah 22.878 dengan nilai Rp647,3 triliun. ANTARA FOTO

    Presiden Joko Widodo didampingi Wapres Jusuf Kalla menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2015 kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama di Istana Negara, Jakarta, 8 Desember 2014. DIPA diserahkan untuk Kementerian Negara/Lembaga berjumlah 22.878 dengan nilai Rp647,3 triliun. ANTARA FOTO

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla membuka wacana mengenakan pencekalan terhadap para penunggak pajak, seperti yang telah diterapkan kepada tersangka korupsi. "Kalau para koruptor kita cekal, pembayar pajak yang melebihi waktu juga akan kita cekal," kata Kalla dalam rapat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Senin, 8 Desember 2014.

    Karena itu, Kalla meminta para pengusaha di berbagai sektor menaati kewajiban pajak agar tidak dicekal. Kalla menyamakan pengusaha yang tidak membayar pajak dengan orang yang menggunakan uang rakyat untuk pelesir ke luar negeri. (Baca: Akhir Tahun, Ditjen Pajak Kejar Target Rp 1.072 T)

    Ketua Umum Kadin Indonesia Suryo Bambang Sulisto mengungkapkan apresiasinya terhadap pemerintah yang menargetkan peningkatan rasio pembayaran pajak dari 12 menjadi 16 persen tahun ini. Suryo mengatakan target tersebut seharusnya dicapai melalui ekstensifikasi atau perluasan wajib pajak ketimbang penambahan jenis pajak baru.

    Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengajak Komisi Pemberantasan Korupsi ikut mengawasi kebocoran pendapatan negara dari sektor pajak. Dalam jangka pendek, kata dia, Direktorat Jenderal Pajak akan menggandeng KPK untuk menggenjot penerimaan pajak. "Kami ingin ada tim gabungan Ditjen Pajak dan KPK," kata Mardiasmo di gedung KPK, Jakarta. (Baca: Satgas Pengamanan Penerimaan Pajak Dibentuk)

    Mardiasmo yang saat ini juga menjadi Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pajak mengatakan bentuk kerja sama lain dengan KPK yakni menggabungkan pengadilan pajak dengan pengadilan tindak pidana korupsi. Dalam kesempatan yang sama, dia menyatakan target penerimaan pajak pada 2015 sebesar Rp 600 triliun.

    FERY F | ANTARA

    Berita Terpopuler

    Kubu Ical: Peserta Munas Ancol Diberi Rp 500 juta 
    Jokowi Tolak Sahkan Golkar Kubu Ical dan Agung 
    Usul BPJS Jadi Kartu Subsidi, Anang Dibilang Lucu



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Protokol PSBB Masa Transisi di DKI Jakarta, Ada Rem Darurat

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan PSBB Masa Transisi mulai 5 Juni 2020. Sejumlah protokol harus dipatuhi untuk menghindari Rem Darurat.