Tiga Tahun, Sektor Tambang Rugikan Negara Rp 4,6 Triliun

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Truk mengangkut nikel mentah dari pertambangan di Sorowako, Sulawesi (8/1). Akibat kebijakan larangan ekspor ini membuat resiko investasi di sektor peleburan dan pengilangan nikel yang mahal menjadi semakin tinggi. REUTERS/Yusuf Ahmad

    Truk mengangkut nikel mentah dari pertambangan di Sorowako, Sulawesi (8/1). Akibat kebijakan larangan ekspor ini membuat resiko investasi di sektor peleburan dan pengilangan nikel yang mahal menjadi semakin tinggi. REUTERS/Yusuf Ahmad

    TEMPO.CO, Jakarta - Koalisi anti mafia tambang mengatakan pemerintah menanggung kerugian hingga Rp 4,6 triliun dari kekurangan pembayaran iuran tetap dan royalti perusahaan tambang sepanjang 2010-2013. "Hal ini menunjukan, masih lemahnya tata kelola sistem perizinan pertambangan di Indonesia," ujar Koordinator Publish What You Pay (PWYP) Indonesia Maryati Abdullah, Ahad, 7 Desember 204.

    Perhitungan itu berdasarkan data yang diolah oleh PWYP. Kerugian berasal dari hasil rekapitulasi data Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara di 12 provinsi. Ditemukan potensi kerugian negara dari kekurangan bayar 4.631 IUP (Izin Usaha Pertambangan) hingga Rp 3,768 triliun. (Baca :  Koalisi Anti- Mafia Tambang Ajak Jokowi Blusukan)

    Selain itu, potensi kerugian negara dari penyewaan lahan di 12 provinsi sehingga menimbulkan kerugian sebesar Rp 919,18 miliar. Dari angka itu, tiga provinsi diantaranya memiliki potensi kerugian cukup besar, yakni Kalimantan Rp 754,94 miliar, Sumatera Rp 174,7 miliar, Sulawesi dan Maluku sebesar Rp 169,5 miliar.

    Maryati menilai inistiatif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melakukan koordinasi dan supervisi bidang mineral dan batubara di 12 provinsi beberapa waktu lalu, berjalan lamban. Dia mendesak Presiden Joko Widodo turun langsung ke lokasi pertambangan.

    Dengan kondisi itu, lembaga itu mengeluarkan petisi #blusukantambang kepada Jokowi dan jajaran pemerintah. Mereka mendesak pemerintah menghentikan operasional pertambangan di kawasan konservasi dan kawasan lindung, serta meminta KPK untuk menyelidiki dugaan korupsi dalam pemberian izin."Kalau Menteri Susi saja bisa meledakkan kapal pencuri ikan, sehingga menekan ekspor ikan illegal, pemerintah harusnya bisa blusukan tambang untuk menekan ekspor pertambangan ilegal," ujarnya.

    JAYADI SUPRIADIN

    Berita Terpopuler
    Kalahkan Malaysia, Indonesia ke Final Axiata Cup
    Ini Daftar Pemenang FFI 2014
    'Sikap SBY Jadi Akar Masalah Perpu Pilkada'
    Munas Golkar Tandingan Dapat Restu Jusuf Kalla
    Anies Stop Kurikulum 2013, Kepala Sekolah Kecewa


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Eliud Kipchoge Tak Pecahkan Rekor Dunia Marathon di Ineos 1:59

    Walau Eliud Kipchoge menjadi manusia pertama yang menempuh marathon kurang dari dua jam pada 12 Oktober 2019, ia tak pecahkan rekor dunia. Alasannya?