Moratorium Menteri Susi Diprotes, Tanda Ada Mafia  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kapal penangkap ikan yang terekam lensa saat Operasi Senyap di perairan Natuna. TEMPO/Ijar Karim

    Kapal penangkap ikan yang terekam lensa saat Operasi Senyap di perairan Natuna. TEMPO/Ijar Karim

    TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator Advokasi Hukum dan Kebijakan Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara), Ahmad Marthin Hadiwinata, mengatakan banyaknya protes atas moratorium izin kapal tangkap yang diterapkan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, membuktikan ada banyak 'permainan' dalam proses perizinan selama ini.

    Sebab, perjanjian yang bisa dilakukan antarnegara untuk menangkap ikan, hanya di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). "Itu pun hanya bila surplus," kata dia saat dihubungi, Kamis, 4 Desember 2014. (Baca: Mata-matai Pencuri Ikan, Susi Diprotes Dirjennya)

    Wilayah teritorial, kata dia, tak bisa dimasuki kapal asing sama sekali. Bahkan, dilarang untuk dijadikan lahan perjanjian dengan negara lain. "Yang boleh diberdayakan oleh negara lain dengan perjanjian hanya ZEE," kata dia. (Baca: Dicari, KSAL yang Satu Visi dengan Menteri Susi)

    Kebijakan tersebut, kata dia, sudah cukup baik, tapi harus disertai dengan pengawasan yang ketat. "Saat ini pengawasannya masih sektoral, sangat lemah," kata dia. Penenggelaman kapal yang dilakukan pemerintah juga harus ada penjelasannya. Kapal apa saja yang ditenggelamkan.

    "Kita harus pastikan benar kalau itu pencuri ikan, jangan-jangan hanya pengeruk harta karun dari kapal karam," kata dia. (Baca: Dukung Susi, TNI AL Siap Tenggelamkan Kapal Ikan)

    Menteri Susi, sebelumnya mengatakan akan menghentikan sementara (moratorium) pemberian izin kapal penangkap ikan berukuran besar ke wilayah Indonesia. "Saya minta maaf bila ini nantinya dianggap menghambat, tetapi hal ini berkaitan secara keseluruhan," katanya saat menghadiri pertemuan dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Jakarta, Kamis, 30 Oktober 2014.

    Menurut Susi, kebijakan itu masih dibahas di lingkup internal Kementerian. Moratorium akan dilakukan hingga akhir 2014. Rencananya, moratorium ini akan diterapkan pada kapal berkapasitas di atas 30 gross tonnage (GT) yang izinnya diatur pemerintah pusat. Sedangkan perizinan kapal di bawah 30 GT dikeluarkan oleh pemerintah daerah.

    TRI ARTINING PUTRI


    Terpopuler
    Gubernur FPI Ngarep Sumbangan Warga
    Gubernur FPI Siap Duel dengan Nikita Mirzani
    Cerita Ahok tentang Hantu dan Setan Buta Huruf
    Menteri Susi Tak Bantah Nilai Perusahaannya Rp 1 T
    Perampokan di Taksi, Ini Ciri Mobil yang Digunakan


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ekspor Benih Lobster, dari Susi Pudjiastuti hingga Edhy Prabowo

    Kronologi ekspor benih lobster dibuka kembali oleh Edhy Prabowo melalui peraturan menteri yang mencabut larangan yang dibuat Susi Pudjiastuti.