Dua Asumsi Makro dalam Anggaran Perubahan 2015  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Dua karyawan Bank Indonesia, menata tumpukan uang di loket penukaran Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah IV Jatim, Surabaya (11/7). ANTARA/Eric Ireng

    Dua karyawan Bank Indonesia, menata tumpukan uang di loket penukaran Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah IV Jatim, Surabaya (11/7). ANTARA/Eric Ireng

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Bidang Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Kementerian Keuangan Rofiyanto Kurniawan mengatakan hingga saat ini akan ada dua asumsi makro yang diubah dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan 2015. Kedua asumsi tersebut adalah kurs rupiah dan harga minyak mentah Indonesia (Indonesia crude price).

    “Kalau melihat kondisi saat ini, dua itu saja yang harus di-adjust,” tutur Rofiyanto di Hotel Ritz-Carlton, Jakarta, Rabu, 3 Desember 2015. Sedangkan untuk asumsi pertumbuhan ekonomi, pemerintah masih akan menjaganya di angka 5,8 persen. (Baca: Rupiah Ikuti Pelemahan Kurs Regional)

    Sayangnya, Rofiyanto menolak menyebutkan berapa perubahan kedua asumsi tersebut. “Yang jelas kan sekarang harga minyak sedang turun dan rupiah sudah tembus Rp 12.000,” ucapnya.

    Dalam APBN 2015 disepakati asumsi makro dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,8 persen, inflasi 4,4 persen, tingkat suku bunga SPN 3 bulan 6 persen, nilai tukar Rp 11.900 per dolar AS. Selain itu juga disebutkan harga ICP minyak US$ 105 per barel, lifting minyak 900 ribu barel per hari serta lifting gas 1.248 ribu barel per hari setara minyak.

    Berdasarkan asumsi tersebut, pendapatan negara disepakati sebesar Rp 1.793,6 triliun dan belanja negara sebesar Rp 2.039,5 triliun. Sementara defisit anggaran mencapai Rp 245,9 triliun atau 2,21 persen dari produk domestik bruto. (Baca: Jokowi Akan Gunakan RAPBN 2015)

    TRI ARTINING PUTRI

    Berita terpopuler:
    Tip PT Sritek Bayar Listrik dan BBM Murah
    BPK Temukan Kerugian Negara Rp 25,74 Triliun
    MEA, Vietnam Pesaing Berat di Industri Farmasi


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Protokol PSBB Masa Transisi di DKI Jakarta, Ada Rem Darurat

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan PSBB Masa Transisi mulai 5 Juni 2020. Sejumlah protokol harus dipatuhi untuk menghindari Rem Darurat.