Larangan Rapat di Hotel, Pendapatan Terjun Bebas  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Traveloka Jalin Kemitraan Dengan Hotel di Seluruh

    Traveloka Jalin Kemitraan Dengan Hotel di Seluruh

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Perhimpunan Pengusaha Hotel dan Restoran (PHRI) Jawa Barat Herman Muchtar mengatakan larangan pegawai negeri sipil (PNS) untuk rapat di hotel sudah menggerus pendapatan hotel. “Hitungan kita pendapatan berkurang rata-rata 40 persen,” katanya pada Tempo, di Bandung, Kamis, 27 November 2014. (Baca:Pemerintah Luncurkan Gerakan Penghematan Nasional )

    Herman mengakui, penurunan pendapatan itu sudah dirasakan karena pembatalan pemesanan ruang rapat oleh instansi pemerintah. Hitungannya, penurunan pendapatan hotel di Jawa Barat lebih besar secara nasional menembus 30 persen. “Mayoritas dirasakan oleh hotel berbintang. Namun ini akan berdampak semuanya, dampak bola salju itu akan kena pada semua hotel,” katanya.

    Dia beralasan, pengusaha hotel di Bandung mayoritas mengandalkan pendapatannya dari bisnis MICE (Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions). “Kami sedang mempromosikan MICE di Jawa Barat, sekarang gak boleh di hotel, mau apa lagi?” katanya. (Baca:Meski Dilarang, Wali Kota Tangerang Tetap Rapat di Hotel)

    Herman khawatir, sejumlah proyek pembangunan hotel akan mandek. PHRI menghitung dampak kredit macet akibat pembangunan hotel dan MICE untuk skala nasional menembus Rp 60 triliun. “Itu se-Indonesia, sekian persennya ada di Jawa Barat,” ucapnya.

    Sejumlah dampak lainnya sudah mengancam akibat kebijakan larangan rapat PNS di hotel itu. Di antaranya, pengurangan karyawan serta persaingan tarif hotel yang tidak sehat. (Baca:Daerah Ini Belum Siap Hapus Rapat di Hotel)

    Herman mencontohkan, dalam waktu dekat, pengusaha hotel akan memberhentikan rata-rata 20 persen karyawannya. “Dalam waktu dekat pasti akan terjadi. Sudah enggak bisa enggak. Hotel tidak bisa menaikkan tarif, harga Bahan Bakar Minyak naik, Upah Minimum Kabupaten/Kota naik, mau apa lagi?” katanya.

    Menurut dia, organisasinya sudah meminta pemerintah untuk mengubah kebijakan larangan itu. Salah satu opsinya memberikan klasifikasi terhadap larangan rapat itu. “Misalkan tidak boleh kalau untuk 50 orang ke bawah pesertanya,” kata Herman.

    AHMAD FIKRI

    Terpopuler:

    BBM Naik, Chatib: Alhamdulillah, Benar Sekali
    Kelanjutan Petral Ditentukan Enam Bulan Lagi
    Iklan Mastin Jadi Guyonan, Apa Kata Produsen?
    Lelang Jabatan di ESDM Mulai Awal Desember


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Resep Mudah Membuat Disinfektan Saat Wabah Virus Corona

    Ketika wabah virus corona merebak, cairan disinfektan kian diminati masyarakat. Bila kehabisan, ada cara alternatif membuat cairan anti kuman itu.