Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Terbebani BBM dan Upah, Pabrik Tekstil Hengkang

image-gnews
Pabrik tekstil. TEMPO/Prima Mulia
Pabrik tekstil. TEMPO/Prima Mulia
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Ade Sudrajat, mengatakan puluhan perusahaan tekstil akan merelokasi pabrik ke Vietnam dan Myanmar. Kemudahan birokrasi dan rendahnya upah buruh menjadi daya tarik di kedua negara itu.

"Yang sudah jelas, tiga perusahaan akan pindah ke Vietnam," kata Ade, Senin, 24 November 2014. (Baca: Upah Ideal Buruh Bekasi Rp 7 Juta)

Menurut Ade, kenaikan harga bahan bakar minyak, ditambah kenaikan upah minimum provinsi memperberat beban perusahaan tekstil. "Dilematis. Jika upah buruh dinaikkan, bagaimana. Tidak dinaikkan, bagaimana," ujarnya. (Baca: Wali Kota Bekasi: Upah Buruh Tetap Rp 2,9 Juta)

Berdasarkan laporan yang diterima API, kata Ade, pascakenaikan harga BBM, buruh meminta kenaikan upah rata-rata 15-20 persen. Padahal batas kewajaran yang bisa diterima perusahaan yakni menaikkan 11 persen. "Hitungannya, inflasi 7 persen, 4 persen buat kenaikan termasuk upah," ucapnya. (Baca: Buruh Jawa Tengah Tolak Penetapan Upah)

Ade menjelaskan, dalam kondisi yang kian berat, selain hengkang ke luar negeri, beberapa perusahaan tekstil di wilayah Jabodetabek juga sedang menyusun rencana pemindahan pabrik ke daerah lain di Indonesia. Misalnya di Jawa Tengah dan Jawa Timur. (Baca: Buruh Blokade Jalan Tol Cikarang Utama)

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ade menambahkan, tahun lalu 60 pabrik tekstil dipindahkan ke Jawa Tengah. Tahun ini, diperkirakan, jumlahnya akan bertambah di atas 100 pabrik.

Di tengah maraknya tuntutan kenaikan UMP, Ade berharap pemerintah daerah bisa menjadi penengah yang bisa memberikan solusi bagi kedua belah pihak. Dengan demikian keberlangsungan investasi tetap terjaga. "Pemerintah daerah seharusnya menjadi mediator, bukan menjadi koordinator salah satu pihak," tuturnya.

JAYADI SUPRIADIN

Terpopuler:
Kata Susi, Ini Kebodohan Indonesia di Sektor Laut
Warga Singapura Memuji Jokowi Presiden Masa Depan
Jokowi atau Prabowo Presiden, BBM Tetap Naik
Pengamat: Jokowi seperti Sinterklas

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Pakaian Bekas Malaysia Banyak Masuk Indonesia, Bisnisnya Ternyata Menggiurkan

1 April 2023

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Koperasi UKM Teten Masduki (kedua kanan), Dirjen Bea Cukai Askolani  (kanan), dan Kabareskrim Komjen Pol Agus Andrianto (kedua kiri) saat meninjau langsung tumpukan pakaian bekas yang telah di bungkus di Tempat Penimbunan Pebaean (TPP) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Selasa 28 Maret 2023. Baju-baju bekas ini merupakan hasil penindakan yang dilakukan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan dan Bareskrim Polri. 7.363 bal (balepressed) ini didapat dari sejumlah gudang-gudang penjualan domestik di berbagai titik. Tempo/Tony Hartawan
Pakaian Bekas Malaysia Banyak Masuk Indonesia, Bisnisnya Ternyata Menggiurkan

Di Malaysia, bisnis pakaian bekas atau bundle business terus menggeliat. Permintaan pakaian bekas terus melonjak di Malaysia.


Soal Impor Pakaian Bekas, Asosiasi Tekstil: Tidak Semua Layak Pakai

1 April 2023

Petugas memeriksa barang bukti saat rilis pengungkapan kasus penyelundupan barang bekas dan ilegal di Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat, 24 Maret 2023. Sebanyak 535 karung pakaian, 577 handphone, 27 tablet ilegal yang didapat dari E-Commerce Alibaba dari berbagai negara dan dua tersangka berinisial JM dan OW ditangkap Polisi, hal tersebut dianggap dapat merugikan UMKM dalam negeri. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Soal Impor Pakaian Bekas, Asosiasi Tekstil: Tidak Semua Layak Pakai

Menkop UKM Teten Masduki mengatakan langkah pemerintah menyetop selundupan impor pakaian bekas ilegal sudah tepat.


Ribuan Ton Pakaian Bekas Masuk Indonesia Tiap Tahun, Asosiasi Tekstil: Paling Banyak dari Malaysia

1 April 2023

7.363 bal pakaian bekas asal impor senilai lebih dari Rp 80 miliar disita oleh Bea Cukai di Tempat Penimbunan Pabean (TPP) Direktorat Jenderal Bea Cukai, Kawasan Industri Jababeka III, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. TEMPO/Riani Sanusi Putri
Ribuan Ton Pakaian Bekas Masuk Indonesia Tiap Tahun, Asosiasi Tekstil: Paling Banyak dari Malaysia

Tidak jarang pakaian bekas yang masuk Indonesia merupakan pakaian donasi yang sebenarnya diberikan secara cuma-cuma.


Cuti Bersama Lebaran Ditambah, Asosiasi Pertekstilan: Negeri Ini Sedang Krisis Ketidakpastian Regulasi

26 Maret 2023

Sejumlah pekerja saat menuju tempat kerjanya di hari terakhir bekerja menjelang libur lebaran Idul Fitri 1442 H, di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Selasa, 11 Mei 2021. Pemerintah menetapkan cuti bersama lebaran pada tanggal 12 Mei 2021 serta libur Hari Raya Idul Fitri 1442 H 13 - 14 Mei 2021 dan mulai kerja kembali pada Senin, 17 Mei 2021. TEMPO/M Taufan Rengganis
Cuti Bersama Lebaran Ditambah, Asosiasi Pertekstilan: Negeri Ini Sedang Krisis Ketidakpastian Regulasi

API menilai penambahan hari cuti bersama dapat mengganggu perencanaan produksi dan suplai material dari distributor.


Pemerintah Imbau Perusahaan Beri THR Lebih Awal, API: Kami Berikan Paling Lambat 7 Hari sebelum Lebaran

26 Maret 2023

Ilustarsi uang THR. Dokumentasi Disnaker)
Pemerintah Imbau Perusahaan Beri THR Lebih Awal, API: Kami Berikan Paling Lambat 7 Hari sebelum Lebaran

Pengusaha pertekstilan akan tetap membayar tunjangan hari raya atau THR sesuai ketentuan yang ada.


80 Persen Pabrik Garmen Rumahkan Buruh, Dilema PHK Menghadang

29 Mei 2020

Ilustrasi buruh pabrik yang di PHK. REUTERS/Henry Romero
80 Persen Pabrik Garmen Rumahkan Buruh, Dilema PHK Menghadang

Sekretaris Jenderal API Rizal Rakhman mengatakan saat ini lebih dari 80 persen pabrik garmen telah merumahkan karyawannya. Sebagian melakukan PHK.


Jurus Kota Bogor Naikkan Derajat para PKL, Apa Saja?

18 Januari 2020

PKL di Jalan Dewi Sartika tepatnya di depan Plaza Kapten Muslihat telah direlokasi ke beberapa tempat. Seperti ke Pasar Merdeka, Pasar Devris, Jalan Nyi Raja Permas, wilayah Sukasari dan sebagian memilih ke Pasar Javana atau lokasi lainnya. (dok Pemkot Bogor)
Jurus Kota Bogor Naikkan Derajat para PKL, Apa Saja?

Pemerintah Kota Bogor terus melakukan penataan pedagang kaki lima (PKL) dan merelokasinya masuk ke dalam pasar.


Wagub Jatim Akui Beberapa Perusahaan Hengkang karena UMK Tinggi

27 Desember 2019

Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak turut menunggu kedatangan jenazah Ani Yudhoyono di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu malam, 1 Juni 2019. TEMPO/Budiarti Utami Putri.
Wagub Jatim Akui Beberapa Perusahaan Hengkang karena UMK Tinggi

Emil Dardak tak memungkiri faktor utama beberapa perusahaan hengkang karena penetapan UMK yang dinilai pelaku usaha terlalu tinggi.


Upah, Barang Impor dan HPP Penyebab Pabrik Tekstil Tutup

11 Desember 2019

Pekerja menyelesaikan produksi kain sarung di Pabrik Tekstil Kawasan Industri Majalaya, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Jumat 4 Januari 2019. Kementerian Perindustrian menargetkan ekspor tekstil dan produk tekstil (TPT) pada tahun 2019 mencapai 15 miliar dollar AS atau naik 11 persen dibandingkan target pada tahun 2018. ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi
Upah, Barang Impor dan HPP Penyebab Pabrik Tekstil Tutup

Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan fenomena tutupnya beberapa pabrik tekstil di tanah Air disebabkan oleh beberapa faktor


Temui Kepala BKPM, Pengusaha Tekstil Usul Enam Rekomendasi

11 Desember 2019

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia usai konferensi pers di kantornya di Jakarta Selatan, Kamis, 31 Oktober 2019. Tempo/Fajar Pebrianto
Temui Kepala BKPM, Pengusaha Tekstil Usul Enam Rekomendasi

Wakil Ketua Umum API Iwan Lukminto menyebutkan ada enam pokok rekomendasi yang disampaikan kepada Kepala BKPM