Petani Minta Jokowi Stop Impor Gula dan Garam  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ratusan petani tebu yang tergabung dalam Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) menggelar unjuk rasa di depan kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta (14/12). Mereka menolak rencana pemerintah mengimpor gula 500.000 Ton. TEMPO/Subekti

    Ratusan petani tebu yang tergabung dalam Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) menggelar unjuk rasa di depan kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta (14/12). Mereka menolak rencana pemerintah mengimpor gula 500.000 Ton. TEMPO/Subekti

    TEMPO.CO, Jakarta - Petani tebu dan garam menuntut Presiden Joko Widodo menghentikan impor gula dan garam. Menurut mereka, gula dan garam impor mengancam keberlangsungan hidup petani.

    "Kenapa harus impor? Padahal banyak gula yang menumpuk di pabrik," kata Ketua Paguyuban Petani Pelangi, Anton Sudibyo, yang berprofesi sebagai petani gula.

    Anton dan sekitar sepuluh petani tebu dan garam menyampaikan keluhan tersebut di kantor Tempo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis, 20 November 2014. (Baca: Pemerintah Didesak Tetapkan Kuota Impor Gula)

    Anton mengeluhkan harga gula tebu yang kini jatuh dari Rp 570 ribu menjadi hanya Rp 410-420 ribu per ton. Adapun pengusaha pabrik gula dan makelar lebih tertarik menjual gula impor karena mendapatkan komisi Rp 1.000 per kilogram gula yang terjual. (Baca: Pahitnya Gula Petani Tebu)

    Petani garam mengeluhkan hal serupa. Panen garam pada Agustus, September, dan Oktober seolah-olah tak membawa hasil apa pun lantaran pemerintah lebih berfokus pada garam impor dari India dan Australia. Alasan impor yang diberitahukan kepada mereka adalah kualitas garam lokal kalah baik.

    "Kadar NaCl (natrium klorida) garam impor 97, sementara lokal 94," kata Dias Eko, petani garam dari Jawa Tengah. Ditambah dengan harga yang lebih murah, tentu garam impor jauh lebih diminati ketimbang lokal.

    Sistem impor yang menekan produk lokal terus-terusan ini dikhawatirkan akan membuat target swasembada gula dan garam pada 2017 mendatang menjadi sekadar wacana. Para petani berharap Menteri Perdagangan Rachmat Gobel dan Presiden Jokowi menghentikan impor gula dan garam, kemudian mengevaluasi cara untuk memajukan produk lokal. (Baca: Kebutuhan Gula Rafinasi Tahun Depan Mulai Dihitung)

    Petani juga berharap pengalihan subsidi bahan bakar minyak ke sektor infrastruktur benar-benar dilakukan. Mereka meminta jalan-jalan di tambak dan pantai diperbaiki agar pembeli lebih mudah mencapai tempat produsen. Selain itu, alat pabrik pun perlu dipercanggih agar peningkatan kualitas bisa tercapai. (Baca: Pemerintah Bangun 10 Pabrik Gula)

    Kebijakan tata niaga garam dan gula pun diharapkan dapat dievaluasi kembali oleh pemerintah. "Sebab sekarang tak berpihak pada petani, dengan impor besar-besaran dan importir yang itu-itu saja," katanya.

    URSULA FLORENE SONIA

    Terpopuler:

    Kronologi Baku Tembak TNI Vs Polri di Batam
    Bentrok TNI Vs Polri, Satu Tentara Dibawa ke UGD 
    Besok, Seribu Mahasiswa Kepung Istana
    Ahok: Saya Bukan PDIP, tapi Orangnya Bu Mega 
    3 Modus Baru Mafia Migas Versi Faisal Basri



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Protokol PSBB Masa Transisi di DKI Jakarta, Ada Rem Darurat

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan PSBB Masa Transisi mulai 5 Juni 2020. Sejumlah protokol harus dipatuhi untuk menghindari Rem Darurat.