Waspada Inflasi karena Kenaikan Tarif Angkutan  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Agus Martowardojo.  TEMPO/Imam Sukamto

    Agus Martowardojo. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Setelah menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi, pemerintah kini terus mengontrol dampaknya terhadap inflasi. Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo mengungkapkan bahwa pemerintah juga mewaspadai kenaikan inflasi akibat kenaikan tarif angkutan umum.

    "Akan ada upaya untuk menjaga dampak kenaikan harga BBM ke angkutan umum," ujar Agus begitu keluar dari ruang rapat di kantor Menteri Koordinator Perekonomian di Lapangan Banteng, Jakarta, Kamis, 20 November 2014. (Baca: Inflasi Akibat Kenaikan BBM Maksimal 2,58 persen)

    Tadi pagi Menteri Koordinator Perekonomian Sofjan Djalil mengadakan rapat untuk membahas hal tersebut bersama para menteri dan pejabat terkait. Selain Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo, hadir juga dalam rapat itu Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.

    Sebelumnya, Direktur Eksekutif Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia Juda Agung menyatakan kenaikan harga BBM sebesar Rp 2.000 per liter menyumbang inflasi sebesar 2,58 persen. "Dari angka itu, inflasi akibat dampak langsung kenaikan harga BBM hanya 1,27 persen," ujarnya pada awal November ini. (Baca: Organda Minta Tarif AKAP Naik Lebih 10 Persen)

    Juda menambahkan, sisanya, 0,74 persen, merupakan inflasi akibat kenaikan tarif angkutan umum. Adapun 0,57 persen lainnya adalah inflasi akibat kenaikan harga komoditas lain.

    PINGIT ARIA

    Berita terpopuler:
    3 Modus Baru Mafia Migas Versi Faisal Basri 
    Rekam Jejak Amien Sunaryadi di Berbagai Lembaga 
    Menteri Susi Ternyata Nge-fans dengan Risma  


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Protokol PSBB Masa Transisi di DKI Jakarta, Ada Rem Darurat

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan PSBB Masa Transisi mulai 5 Juni 2020. Sejumlah protokol harus dipatuhi untuk menghindari Rem Darurat.