Jokowi Minta Keberadaan Petral Dikaji Ulang  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Sudirman Said, di halaman Istana Merdeka, Jakarta, 26 Oktober 2014. TEMPO/Subekti

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Sudirman Said, di halaman Istana Merdeka, Jakarta, 26 Oktober 2014. TEMPO/Subekti

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo meminta kajian ulang secara menyeluruh atas keberadaan Petral, anak perusahaan PT Pertamina (Persero) yang bergerak di bidang perdagangan dan bermarkas di Singapura. Permintaan itu disampaikan Presiden kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno serta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said. (Bersih-bersih Sektor Migas, Faisal Ajak Teten)

    "Presiden memberi arahan kepada Menteri BUMN dan Menteri ESDM untuk melakukan review secara menyeluruh atas keberadaan Petral," kata Rini di kantor Kementerian Energi, Jakarta, Rabu, 19 November 2014.

    Sudirman menambahkan, pada Rabu pagi, dirinya dan Menteri Rini dipanggil Presiden Jokowi. Dalam pertemuan itu, mereka mendiskusikan berbagai isu terkait dengan penataan sektor energi dan migas. (Basmi Mafia Migas, Target Faisal Basri Enam Bulan)

    Jokowi, menurut Sudirman, menanyakan latar belakang, peran, kinerja, dan situasi Petral di Singapura. Sudirman menjelaskan Petral adalah suatu entity bisnis yang seluruh sahamnya dimiliki Pertamina, sehingga kontrolnya berada di bawah perusahaan pelat merah itu. Karena itu, Petral berada dalam domain Kementerian BUMN.

    Rini juga menjelaskan posisi, situasi, dan kondisi terkini Petral. "Kami berdua sudah memutuskan untuk segera meminta kepada Tim Reformasi Migas untuk mulai berinteraksi dengan Petral dan Pertamina."

    Menurut Sudirman, pada waktunya nanti, Tim akan melapor kepada Menteri Energi. "Setelah itu, baru ada rekomendasi apa yang akan dilakukan terhadap Petral," katanya. Dia memberikan waktu tiga bulan kepada Tim Reformasi Tata Kelola Migas yang dikepalai Faisal Basri untuk me-review peran dan kinerja PT Petral. "Setelah itu, mau diapakan Petral, itu tergantung hasil review."

    Sudirman menambahkan, dalam tiga bulan, Tim harus memberikan kesimpulan kepada Kementerian ESDM. Kesimpulan tersebutlah yang menentukan fungsi Petral ke depan seperti apa. "Mau dipertahankan atau tidak itu, setelah ini (hasil laporan tim)," katanya. Karena itu, dia enggan menyimpulkan terlebih dulu soal keberadaan Petral.

    ALI HIDAYAT

    Terpopuler:
    Ruhut: Lawan Jokowi, DPR Gantung Diri
    Cerita Tes Keperawanan yang Bikin Polwan Pingsan
    Harga BBM Naik, Ini Skenario Nasib Jokowi
    Kronologi Baku Tembak TNI Vs Polri di Batam
    Bentrok TNI Vs Polri, Satu Tentara Dibawa ke UGD


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Protokol PSBB Masa Transisi di DKI Jakarta, Ada Rem Darurat

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan PSBB Masa Transisi mulai 5 Juni 2020. Sejumlah protokol harus dipatuhi untuk menghindari Rem Darurat.