Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Jokowi Minta Keberadaan Petral Dikaji Ulang  

image-gnews
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Sudirman Said, di halaman Istana Merdeka, Jakarta, 26 Oktober 2014. TEMPO/Subekti
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Sudirman Said, di halaman Istana Merdeka, Jakarta, 26 Oktober 2014. TEMPO/Subekti
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo meminta kajian ulang secara menyeluruh atas keberadaan Petral, anak perusahaan PT Pertamina (Persero) yang bergerak di bidang perdagangan dan bermarkas di Singapura. Permintaan itu disampaikan Presiden kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno serta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said. (Bersih-bersih Sektor Migas, Faisal Ajak Teten)

"Presiden memberi arahan kepada Menteri BUMN dan Menteri ESDM untuk melakukan review secara menyeluruh atas keberadaan Petral," kata Rini di kantor Kementerian Energi, Jakarta, Rabu, 19 November 2014.

Sudirman menambahkan, pada Rabu pagi, dirinya dan Menteri Rini dipanggil Presiden Jokowi. Dalam pertemuan itu, mereka mendiskusikan berbagai isu terkait dengan penataan sektor energi dan migas. (Basmi Mafia Migas, Target Faisal Basri Enam Bulan)

Jokowi, menurut Sudirman, menanyakan latar belakang, peran, kinerja, dan situasi Petral di Singapura. Sudirman menjelaskan Petral adalah suatu entity bisnis yang seluruh sahamnya dimiliki Pertamina, sehingga kontrolnya berada di bawah perusahaan pelat merah itu. Karena itu, Petral berada dalam domain Kementerian BUMN.

Rini juga menjelaskan posisi, situasi, dan kondisi terkini Petral. "Kami berdua sudah memutuskan untuk segera meminta kepada Tim Reformasi Migas untuk mulai berinteraksi dengan Petral dan Pertamina."

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menurut Sudirman, pada waktunya nanti, Tim akan melapor kepada Menteri Energi. "Setelah itu, baru ada rekomendasi apa yang akan dilakukan terhadap Petral," katanya. Dia memberikan waktu tiga bulan kepada Tim Reformasi Tata Kelola Migas yang dikepalai Faisal Basri untuk me-review peran dan kinerja PT Petral. "Setelah itu, mau diapakan Petral, itu tergantung hasil review."

Sudirman menambahkan, dalam tiga bulan, Tim harus memberikan kesimpulan kepada Kementerian ESDM. Kesimpulan tersebutlah yang menentukan fungsi Petral ke depan seperti apa. "Mau dipertahankan atau tidak itu, setelah ini (hasil laporan tim)," katanya. Karena itu, dia enggan menyimpulkan terlebih dulu soal keberadaan Petral.

ALI HIDAYAT

Terpopuler:
Ruhut: Lawan Jokowi, DPR Gantung Diri
Cerita Tes Keperawanan yang Bikin Polwan Pingsan
Harga BBM Naik, Ini Skenario Nasib Jokowi
Kronologi Baku Tembak TNI Vs Polri di Batam
Bentrok TNI Vs Polri, Satu Tentara Dibawa ke UGD

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Sudirman Said: Korupsi Merajalela dan KPK Dilumpuhkan di Era Jokowi

18 hari lalu

Juru Bicara bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan, Sudirman Said, saat ditemui di Sekretariat Perubahan, Brawijaya, Jakarta Selatan, pada Rabu, 18 Oktober 2023. TEMPO/Daniel A. Fajri
Sudirman Said: Korupsi Merajalela dan KPK Dilumpuhkan di Era Jokowi

TImnas Amin menyinggung masalah-masalah yang terjadi selama pemerintahan Presiden Joko Widodo alias Jokowi.


Sudirman Said: Semua Cara Perlu Dilakukan untuk Buktikan Dugaan Kecurangan Pemilu 2024

18 hari lalu

Juru Bicara Anies Baswedan Sudirman Said menanggapi dinamika politik di Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) di Sekretariat KPP di Brawijaya X Nomor 46, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis, 7 September 2023. Tika Ayu/Tempo.co
Sudirman Said: Semua Cara Perlu Dilakukan untuk Buktikan Dugaan Kecurangan Pemilu 2024

Cara konvensional maupun cara baru bisa dilakukan untuk mengungkap dugaan kecurangan pemilu 2024 menurut Sudirman Said.


Kata Politikus Golkar soal Isu Prabowo-Gibran Siapkan Skenario Rangkul Hampir Semua Partai

25 hari lalu

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bidang Penggalangan Strategis Erwin Aksa di Yogyakarta Rabu 12 Oktober 2022. Dok.istimewa
Kata Politikus Golkar soal Isu Prabowo-Gibran Siapkan Skenario Rangkul Hampir Semua Partai

Politikus Golkar Erwin Aksa mengomentari pernyataan Sudirman Said, soal ada skenario untuk menggabungkan banyak partai politik ke dalam pemerintahan


Peringatan, Erupsi Gunung Semeru dan Marapi Siaga III

26 hari lalu

Asap vulkanis yang keluar dari kawah Gunung Semeru terlihat dari Desa Supiturang, Lumajang, Jawa Timur, Jumat 16 Februari 2024. Bedasarkan data Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) pada periode pengamatan Jumat (16/2) pukul 06.00-12.00 WIB Gunung Semeru mengeluarkan material vulkanik dengan 19 kali gempa letusan atau erupsi amplitudo 10-22mm selama 83-130 detik, 7 kali gempa Awan Panas Guguran (APG) amplitudo 3-8mm selama 39-51detik. ANTARA FOTO/Irfan Sumanjaya
Peringatan, Erupsi Gunung Semeru dan Marapi Siaga III

MAGMA Indonesia memperingatkan adanya Erupsi Gunung Semeru dan Marapi. Masyarakat diimbau tidak beraktivitas pada radius 5 kilometer.


Kemenperin Tegaskan Perluasan Industri Penerima Harga Gas Khusus Tak Bebani Industri Migas

34 hari lalu

Uji coba penggunaan bakar bakar gas alam cair (LNG) untuk truk pengangkut bahan bakar gas (BBG). (Foto: ANTARA/HO-PT PGN Tbk)
Kemenperin Tegaskan Perluasan Industri Penerima Harga Gas Khusus Tak Bebani Industri Migas

Kemenperin menbantah Kementerian ESDM terkait perluasan harga gas khusus industri yang dinilai membebani industri migas.


Guru Besar Kritik Jokowi, Sudirman Said: Suara Mereka Murni untuk Selamatkan Bangsa

50 hari lalu

Juru Bicara bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan, Sudirman Said, saat ditemui di Sekretariat Perubahan, Brawijaya, Jakarta Selatan, pada Rabu, 18 Oktober 2023. TEMPO/Daniel A. Fajri
Guru Besar Kritik Jokowi, Sudirman Said: Suara Mereka Murni untuk Selamatkan Bangsa

Sudirman Said merespons munculnya ancaman kepada sejumlah rektor dan guru besar setelah melayangkan petisi kepada Presiden Jokowi.


Alumni Unej Serukan Gerakan Pemurnian Nasional

52 hari lalu

Acara pembacaan sikap Forum Alumni Unej untuk Perubahan di Cinere, Depok, pada Minggu, 24 Februari 2024.
Alumni Unej Serukan Gerakan Pemurnian Nasional

Forum Alumni Universitas Jember (Unej) untuk Perubahan mengkritik keberpihakan penyelenggara negara dalam pemilihan presiden.


Sudirman Said: Anies Baswedan Kuasai Semua Isu Debat Terakhir

53 hari lalu

 Executive Co-Captain Timnas Anies-Muhaimin (AMIN) Sudirman Said. TEMPO/Daniel A. Fajri
Sudirman Said: Anies Baswedan Kuasai Semua Isu Debat Terakhir

Executive Co-Captain Timnas AMIN Sudirman Said menyebut Anies Baswedan sudah sangat menguasai tema debat capes terakhir.


Sudirman Said Sebut Pertemuan Anies Baswedan dan Emil Salim Bicara Soal Kebangsaan dan Etika Politik

59 hari lalu

Juru Bicara bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan, Sudirman Said, saat ditemui di Sekretariat Perubahan, Brawijaya, Jakarta Selatan, pada Rabu, 18 Oktober 2023. TEMPO/Daniel A. Fajri
Sudirman Said Sebut Pertemuan Anies Baswedan dan Emil Salim Bicara Soal Kebangsaan dan Etika Politik

Sudirman Said mengatakan pertemuan Anies Baswedan dan Emil Salim diharapkan dapat mendorong semangat mewujudkan Pilpres yang jujur dan adil.


Sudirman Said Khawatir Ucapan Jokowi Kacaukan Tata Kelola Pemerintahan

24 Januari 2024

Juru Bicara Anies Baswedan Sudirman Said menanggapi dinamika politik di Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) di Sekretariat KPP di Brawijaya X Nomor 46, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis, 7 September 2023. Tika Ayu/Tempo.co
Sudirman Said Khawatir Ucapan Jokowi Kacaukan Tata Kelola Pemerintahan

Sudirman Said menyebut Presiden Jokowi soal presiden boleh berkampanye dan memihak bisa membuat tata kelola pemerintahan menjadi kacau.