Harga BBM Naik, BI Tetapkan Lima Kebijakan  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Agus Martowardojo.  TEMPO/Imam Sukamto

    Agus Martowardojo. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO , Jakarta - Gubernur Bank Indonesia, Agus Martowardojo, mengatakan ada lima bauran kebijakan dari bank sentral untuk merespons reformasi subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang ditempuh pemerintah. Salah satunya dengan menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin, dari 7,5 menjadi 7,75 persen. (Baca: Harga BBM Melambung, BI Rate Naik Jadi 7,75 Persen).

    Selain mengubah suku bunga, Agus mengatakan, lembaganya berupaya memperluas sumber-sumber pendanaan bagi perbankan sekaligus mendukung pendalaman pasar keuangan. "Serta mendorong penyaluran kredit ke sektor-sektor produktif yang prioritas," kata Agus di kantornya, Selasa, 18 November 2014.

    Kebijakan makroprudensial untuk memperluas sumber pendanaan dilakukan dengan cara memasukkan surat berharga yang diterbitkan bank dalam perhitungan Loan to Deposit Ratio serta insentif memberi untuk mendorong penyaluran kredit mikro dan menengah. (Baca: Begini, Alasan Harga BBM Dinaikkan pada November).

    Kebijakan ketiga, kata Agus, adalah memperkuat sistem pembayaran untuk mendukung penyaluran program bantuan dari pemerintah. Nantinya, bantuan untuk masyarakat disalurkan melalui uang elektronik dan layanan keuangan digital.

    Kebijakan keempat adalah melanjutkan stabilitas nilai tukar rupiah sesuai kondisi fundamentalnya. Agus mengatakan reformasi subsidi BBM dapat memperkuat kepercayaan pasar dan memperbaiki transaksi berjalan serta kurs rupiah. Kebijakan kelima adalah memperkuat koordinasi bersama pemerintah untuk meminimalkan potensi tekanan inflasi, dari sisi kenaikan tarif angkutan dan harga pangan.

    MAYA NAWANGWULAN

    Berita Terpopuler
    Jokowi: Harga BBM Naik Rp 2.000 Per Liter

    Harga Premium Kini Rp 8.500, Solar Rp 7.500

    Beda Jokowi dan SBY dalam Umumkan Kenaikan BBM  


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Protokol PSBB Masa Transisi di DKI Jakarta, Ada Rem Darurat

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan PSBB Masa Transisi mulai 5 Juni 2020. Sejumlah protokol harus dipatuhi untuk menghindari Rem Darurat.