Angkutan Umum Mogok, Ini Komentar Menteri Jonan  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Seseorang pemudik saat membeli tiket di Terminal Lebak Bulus, Jakarta (22/7). Menjelang arus mudik Lebaran, pemerintah mengeluarkan larangan untuk bus menaikkan tarif angkutan. Tempo/Dian Triyuli Handoko

    Seseorang pemudik saat membeli tiket di Terminal Lebak Bulus, Jakarta (22/7). Menjelang arus mudik Lebaran, pemerintah mengeluarkan larangan untuk bus menaikkan tarif angkutan. Tempo/Dian Triyuli Handoko

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perhubungan Ignasius Jonan memberikan tanggapan mengenai rencana Organisasi Angkutan Darat (Organda) untuk mogok beroperasi setelah penyesuaian tarif angkutan yang ditetapkan pemerintah pasca-kenaikan harga bahan bakar miinyak (BBM) tidak sesuai dengan harapan mereka.

    Jonan mengatakan ancaman mogok dari Organda tidak mempersulit posisi pemerintah. "Tetapi mereka meninggalkan pelanggannya, spirit pelayanannya semakin jauh," kata Jonan di kantornya, Selasa, 18 November 2014. (Baca: Menteri Jonan: Tarif Angkutan Naik 10 Persen)

    Menurut Jonan, tidak mudah untuk menentukan penyesuaian tarif angkutan setelah kenaikan harga BBM. Tidak hanya angkutan darat, kata Jonan, operator penerbangan pun meminta hal sama. "Distorsinya pasti besar," ujarnya. Sebagai bekas Direktur Utama PT Kereta Api Jonan mengaku mengerti kebutuhan para pengusaha angkutan.

    Tapi Jonan menekankan setiap kenaikan tarif harus disertai dengan perbaikan layanan. Jika tidak, masyarakat akan merasa harga yang mereka bayar tidak sesuai. Akibatnya, pangsa pasar suatu jenis angkutan bisa tergerus. "Saya menekankan, jika tarif sudah disesuaikan semakin lama operasi angkutan harus semakin efesien. Sehingga ada perbaikan layanan yang menyertai kenaikan tarif," ujarnya. (Baca: Supir Mikrolet dan Bus Kota Naikkan Tarif Rp 1000)

    Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perhubungan Darat Sugihardjo mengatakan pemerintah masih percaya Organda tidak hanya mementingkan aspek bisnis. "Mereka juga pejuang transportasi," katanya. Namun jika jadi mogok, pemerintah akan berkoordinasi dengan beberapa lembaga untuk menyediakan layanan pengganti.

    ALI HIDAYAT

    Berita Terpopuler
    Islah DPR, Pramono Anung Sindir Fadli Zon
    Kenaikan Harga BBM, Begini Hitungan Faisal Basri
    Fahri Hamzah Ingin DPR Tetap Berkelahi


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.