JK: Berbisnis Jangan Takut Risiko  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Presiden, Jusuf Kalla (kiri), dan Menko Polhukam, Tedjo Edi Purjiatno, mengikuti Upacara Ziarah Nasional di Taman Makam Pahlawan Nasional, Kalibata, Jakarta, 10 November 2014. TEMPO/Dian Triyuli Handoko

    Wakil Presiden, Jusuf Kalla (kiri), dan Menko Polhukam, Tedjo Edi Purjiatno, mengikuti Upacara Ziarah Nasional di Taman Makam Pahlawan Nasional, Kalibata, Jakarta, 10 November 2014. TEMPO/Dian Triyuli Handoko

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan risiko dalam bisnis keuangan adalah sesuatu yang wajar. “Risiko tak dapat dihindari, namun dapat dikurangi dengan tata kelola yang baik,” ujarnya di acara Risk and Governance Summit di Hotel Dharmawangsa, Selasa, 18 November 2014.

    Menurut JK, panggilan Jusuf Kalla, pada dasarnya sebuah lembaga keuangan dapat mengurangi risiko sekaligus menciptakan manfaat. Apalagi hampir semua kegiatan akan melibatkan lembaga keuangan. "Namun kita sepakat bahwa untuk mengurangi risiko bisa dilakukan dengan perbaikan tata kelola," katanya. (Baca: Menteri Tjahjo Soroti Pengelolaan Anggaran Pemda)

    JK menilai kesalahan tata kelola sebuah lembaga keuangan merupakan salah satu sebab krisis nasional seperti yang terjadi saat krisis moneter 1998 lalu. ‎Dampak dari krisis moneter yang terjadi 16 tahun lalu masih terasa hingga hari ini, bahkan 30 tahun mendatang.

    Hal itu terjadi, menurut JK, karena adanya tata kelola yang keliru.‎ Untuk itu, pemerintah akan belajar dari apa yang terjadi, salah satunya adalah mengenai penyelesaian krisis. Jika waktu itu krisis yang dialami lembaga keuangan ditanggung oleh negara, dia menjamin hal itu tak akan terjadi lagi dalam kepemimpinannya. (Baca: BII Meraih Risk Management Award di FIIA 2014)

    JK juga menyebutkan harapannya agar APBN saat ini agar bisa mengakomodasi kebutuhan rakyat banyak dan tak menghabiskan uang subsidi untuk bahan bakar minyak (BBM). Untuk itu, pemerintah juga butuh tata kelola yang baik tak hanya di tingkat negara tapi juga di industri keuangan.

    “Dalam konteks negara, governance atau tata kelola ini harus diarahkan agar bagaimana lembaga keuangan, sistem keuangan kita bisa mengurangi risiko dan memperbesar manfaat,” ujar JK.

    FAIZ NASHRILLAH‎

    Berita terpopuler:
    Kenaikan Harga BBM, Begini Hitungan Faisal Basri
    Jokowi: Harga BBM Naik Rp 2.000 Per Liter
    Harga Premium Kini Rp 8.500, Solar Rp 7.500


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    BPOM, Panduan Penerapan New Normal di Warung Makan

    BPOM memberi petunjuk mengenai penerapan new normal di berbagai tempat. Ada enam rekomendasi ikhwal tatanan baru ketika mengunjungi warung makan.