Meski Harganya Naik, BBM Masih Disubsidi Rp 1.500

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Wapres Jusuf Kalla (kiri), Menteri ESDM Sudirman Said (kanan) dan Mendagri Tjahjo Kumolo (kedua kiri) mengumumkan kenaikan harga BBM bersubsidi di Istana Merdeka, Jakarta, 17 November 2014. Harga BBM bersubsidi jenis premium naik menjadi Rp. 8.500/liter dari Rp. 6.500/liter dan solar naik menjadi Rp. 7.500/liter dari Rp. 5.500/liter. ANTARA/Andika Wahyu

    Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Wapres Jusuf Kalla (kiri), Menteri ESDM Sudirman Said (kanan) dan Mendagri Tjahjo Kumolo (kedua kiri) mengumumkan kenaikan harga BBM bersubsidi di Istana Merdeka, Jakarta, 17 November 2014. Harga BBM bersubsidi jenis premium naik menjadi Rp. 8.500/liter dari Rp. 6.500/liter dan solar naik menjadi Rp. 7.500/liter dari Rp. 5.500/liter. ANTARA/Andika Wahyu

    TEMPO.CO , Jakarta: Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro, menyatakan pemerintah masih memberikan subsidi untuk bahan bakar premium dan solar sebesar Rp 1.500 per liter. Sesuai kalkulasi dalam setahun, pada 2014 pemerintah memberi subsidi hingga Rp 3.500 per liter. (Baca: Jokowi: Harga BBM Naik Rp 2.000 Per Liter

    Subsidi tersebut akan berkurang mulai Senin malam sebesar Rp 2.000 untuk dialihkan ke bidang lain. "Kita harus menghitungnya selama setahun, jangan per hari," kata Bambang di kompleks Istana Presiden, Senin malam, 17 November 2014. (Baca: Nurul Arifin: Harga Dunia Turun, Kok BBM Kita Naik)

    Ia menyatakan, jika hanya melihat tren harga minyak dalam dua bulan terakhir, tentu akan sulit menerima kebijakan penurunan subsidi. Menurut Bambang, faktanya dalam satu tahun pemerintah memberikan subsidi yang sangat tinggi. (Baca: Menkeu: Harga BBM Naik Minimal Rp 2.000 Per Liter)

    Soal bantuan sosial, Bambang menyatakan, pemerintah tak akan menggunakan dana peralihan subsidi BBM. Pemerintah telah memiliki alokasi dana sosial dari cadangan dana Rp5 triliun ditambah cadangan risiko fiskal sebesar Rp 1,4 triliun.

    Ia juga menyatakan, pemerintah tak perlu berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat soal pengurangan subsidi. Hal ini didasarkan pada undang-undang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan 2014 yang mengharuskan pemerintah berkonsultasi. (Baca: JK: Kenaikan Harga BBM Tinggal Tunggu Pengumuman)

    Pengurangan subsidi sendiri, memberikan ruang fiskal yang besar bagi pemerintah. Kebijakan tersebut, ujar Bambang, penting sebagai modal Kabinet Kerja yang dibentuk presiden Joko Widodo dalam menjalankan visi pemerintahannya selama tahun pertama.

    FRANSISCO ROSARIANS



    Berita Terpopuler
    Kata Romo Benny Soal Muslim AS yang Salat di Katedral
    SBY Minta Kader Demokrat Loyal ke Jokowi
    Pertama Kali, Muslim Amerika Jumatan di Katedral
    Menteri Susi Akui Dipilih Jokowi karena Gila
    Bagaimana Kubu Prabowo Hadang Ahok di DKI?


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    BPOM, Panduan Penerapan New Normal di Kantor dan Tempat Kerja

    BPOM melansir panduan penerapan new normal alias tatanan baru. Ada sembilan rekomendasi agar pandemi tak merebak di kantor dan tempat kerja.