Indonesia Belum Tentu Ikut Integrasi Bursa ASEAN  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO/Aditia Noviansyah

    TEMPO/Aditia Noviansyah

    TEMPO.CO, Jakarta - Pasar modal Indonesia dinilai belum sepenuhnya siap menghadapi integrasi pasar modal ASEAN. Pasar modal domestik masih perlu memperbaiki infrastruktur, regulasi, serta kualitas sumber daya manusianya. “Kalau melihat kondisi domestik dan faktor lainnya, integrasi pasar modal belum bisa dijalankan tahun depan,” kata Deputi Komisioner Pengawasan Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan Sardjito dalam acara Capital Market Outlook, Senin, 17 November 2014.

    Menurut Sardjito, beberapa kelemahan yang dimiliki oleh pasar modal Indonesia antara lain minimnya modal, rendahnya pelaksanaan good corporate governance, serta masih terbatasnya instrumen. Selain itu, jumlah emiten yang hanya sekitar 502 perusahaan juga menjadi perhatian utama otoritas. (Baca juga: "Integrasi ASEAN Jangan cuma Liberalisasi Dagang")

    Walaupun begitu, pasar modal Indonesia sebenarnya bergerak cukup positif. Secara regional, kata Sardjito, kinerja indeks harga saham gabungan (IHSG) bergerak positif 18,12 persen sejak tahun 2013. Dia optimistis IHSG akan terus membaik seiring dengan rujuknya dua kekuatan politik, yaitu Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih.

    Menurut Sardjito, kalaupun kondisi pasar modal dalam negeri nantinya sudah membaik,  Indonesia tak akan begitu saja masuk ke dalam integrasi pasar modal ASEAN. Alasannya, pemerintah akan mengkaji terlebih dulu apakah kerja sama yang dilakukan akan menguntungkan pihak-pihak yang bertransaksi. Ini sejalan dengan konsep utama ASEAN Capital Market Forum, yaitu mutual benefit. (Lihat pula: Indonesia Belum Prioritaskan Integrasi Pasar Modal ASEAN)

    “Jadi istilahnya harus simbiosis mutualisme, jangan sampai yang diuntungkan hanya satu pihak,” katanya.

    Sardjito mencontohkan integrasi pasar modal yang sudah disepakati oleh tiga negara, yaitu Singapura, Malaysia, dan Thailand. Walaupun sudah ditandatangani, karena dinilai belum menguntungkan, integrasi tersebut belum dijalankan.

    Untuk itu, kata dia, perlu dilakukan peningkatan, baik dari sisi penawaran maupun permintaan. Dari segi penawaran, yang harus dilakukan antara lain penyederhanaan persyaratan, rasionalisasi kewajiban keterbukaan emiten, peningkatan pemahaman, serta perluasan basis produksi. Adapun dari sisi permintaan antara lain mengembangkan distribusi, peningkatan transaksi online, serta pengetahuan publik. Dengan adanya percepatan infrastruktur, tak menutup kemungkinan tahun depan Indonesia bisa masuk dalam integrasi pasar modal ASEAN.

    Sebagai regulator, menurut Sardjito, OJK akan mengeluarkan beberapa kebijakan untuk mendorong penguatan pasar modal dalam negeri. Salah satunya kebijakan tentang peningkatan modal yang dimiliki oleh perusahaan. “Akan kami luncurkan tahun depan, berapa minimal modalnya masih dikaji,” katanya. Selain itu, OJK akan mendorong merger dan akuisisi bagi emiten dengan modal kecil.

    Ditemui di tempat yang sama, Direktur Utama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Heri Sunaryadi mengatakan bahwa perlu persiapan infrastruktur yang memadai untuk menyongsong integrasi pasar modal. Salah satu yang sudah dilakukan oleh KSEI adalah menggandeng empat bank pembayaran untuk memudahkan investor dalam bertransaksi.

    Adanya kerja sama tersebut memungkinkan investor mengetahui jumlah modal serta kepemilikan saham. "Empat bank itu bisa mencakup 92 persen investor retail," ujarnya. Ke depan, dia berharap tak hanya mengecek kepemilikan, kerja sama pasar modal dan perbankan bisa diterapkan untuk jual-beli produk pasar modal. Fasilitas itu, menurut Heri, diperkirakan baru bisa diaplikasikan akhir tahun 2017.

    "Jadi nanti orang Papua kalau mau investasi di pasar modal tinggal ke bank terdekat," katanya.

    Chief Country Officer Citigroup Tigor Siahaan mengatakan integrasi akan membuat pasar modal dalam negeri semakin maju. Adanya integrasi akan meningkatkan penetrasi pasar domestik. Salah satu tantangan yang dihadapi antara lain kualitas sumber daya manusia. Selain itu, pemerintah dituntut memiliki regulasi yang jelas untuk menghadapi integrasi. "Harus ada rambu-rambu yang jelas mengenai investasi ke dalam dan luar negeri," kata Tigor.

    FAIZ NASHRILLAH


    Terpopuler
    Faisal Basri Jadi Ketua Tim Pembasmi Mafia Migas
    SBY Minta Kader Demokrat Loyal ke Jokowi
    Kata Romo Benny Soal Muslim AS yang Salat di Katedral
    Pimpin Tim Anti-Mafia Migas, Ini Kata Faisal Basri
    Pertama Kali, Muslim Amerika Jumatan di Katedral  

     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    BPOM, Panduan Penerapan New Normal di Warung Makan

    BPOM memberi petunjuk mengenai penerapan new normal di berbagai tempat. Ada enam rekomendasi ikhwal tatanan baru ketika mengunjungi warung makan.