Berantas Mafia Migas, Ini Lembaga yang Dievaluasi  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Sudirman Said, di halaman Istana Merdeka, Jakarta, 26 Oktober 2014. TEMPO/Subekti

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Sudirman Said, di halaman Istana Merdeka, Jakarta, 26 Oktober 2014. TEMPO/Subekti

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Sudirman Said, mengatakan Tim Reformasi Tata Kelola Sektor Minyak dan Gas Bumi akan mengevaluasi lembaga pengelola sektor Migas untuk mencegah mafia atau pemburu rente. (Baca: Faisal Basri Jadi Ketua Tim Pembasmi Mafia Migas).

    Sudirman mengatakan, lembaga yang akan dievaluasi tim pimpinan Faisal Basri antara lain, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), serta Pertamina Energy Trading Limited (Petral). "BPH Migas mau diapakan, SKK Migas mau diapakan, itu termasuk tugas mereka," kata Sudirman di kantornya, Ahad, 16 November 2014. 

    Menurut Sudirman, tim ini dibentuk untuk mengatasi permasalahan energi. Ada banyak masalah, menurut Sudirman, yang membuat Indonesia terancam krisis energi, mulai dari kilang-kilang milik Pertamina yang tak efisien, ketiadaan strategic reserve di mana cadangan stok Migas cuma 18 hari, pembangunan infrastruktur gas yang lambat, hingga dugaan permainan mafia Migas. "Mafia terjadi karena pengelolaan sektor Migas tidak transparan, ini persoalan sistemik," ujarnya. (Baca: Pimpin Tim Anti Mafia Migas, Ini Kata Faisal Basri).

    Terkait keberadaan Petral, Sudirman mengatakan, tim tersebut akan melakukan kajian. Kajiannya, kata dia, bersifat menyeluruh mulai dari transparansi, kelembagaan, dan sisi bisnisnya. Sebelumnya, Petral disebut-sebut akan dibekukan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo. Pembekuan Petral disebut-sebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memberantas mafia migas. (Baca: Rini Tunggu Jokowi Putuskan Nasib Petral).

    Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas, Faisal Basri, mengatakan tugasnya hanya mengevaluasi dan merekomendasikan tata kelola sektor Migas yang baik. Salah satunya melalui pembenahan institusi. "Kami tidak melawan orang, kami ingin membangun institusi," kata Faisal. 

    Tim bersifat ad-hoc atau sementara ini ditargetkan bisa menyetorkan rekomendasi reformasi tata kelola Migas dalam enam bulan ke depan. Dalam tim ini, Faisal akan dibantu oleh anggota yang berasal dari Kementerian Energi dan kalangan profesional. 

    KHAIRUL ANAM

    Berita Terpopuler
    J
    okowi Kenalkan Blusukan di Forum G-20
    Kasus Shabu Unhas, Nilam Dikenal Temperamental
    Sarwono: Ada Calon Ketum Golkar yang Pro-Jokowi  

     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Protokol PSBB Masa Transisi di DKI Jakarta, Ada Rem Darurat

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan PSBB Masa Transisi mulai 5 Juni 2020. Sejumlah protokol harus dipatuhi untuk menghindari Rem Darurat.