SKK Migas Dinilai Salah Peran, Ikut Tentukan Harga  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kantor Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). Tempo/Aditia Noviansyah

    Kantor Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). Tempo/Aditia Noviansyah

    TEMPO.CO, Jakarta - Bekas Komisaris PT Pertamina Persero, Roes Aryawijaya, mengatakan selama ini Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) tak menjalankan perannya dengan baik. Perannya dinilai tak sesuai dengan apa yang dicetuskan saat pertama berdiri. (Baca:KPK Periksa 6 Pegawai Komisi Energi DPR)

    Saat itu, kata Roes, SKK Migas yang dulu bernama BP Migas didirikan hanya sebagai pengawas jalannya operasi kontraktor. "Bukan ikut-ikutan sebagai pelaku, apalagi sampai menentukan harga LNG," kata dia usai melakukan diskusi di Warung Daun, Jakarta, 15 November 2014. (Baca:Dituntut 4,5 Tahun, Penyuap Rudi Rubiandini Sakit)

    Setelah mencopot Direktur Jenderal Minyak dan Gas, Edy Hermantoro, Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral, Sudirman Said berencana untuk mengangkat Kepala SKK Migas yang baru dalam waktu dua pekan ke depan.

    Roes yang mengklaim sebagai salah satu pencetus undang-undang Migas ini, menilai kinerja SKK saat ini sudah jauh dari tugas pokoknya. Salah satu tugas pokok SKK menurut Roes adalah mewakili pemerintah untuk menandatangani kontrak. (Baca: Tiga Petinggi Demokrat Terseret Suap SKK Migas)

    Ketua Komisi Energi DPR, Kardaya Warnika, mengatakan keberadaan SKK Migas perlu dikaji lagi. Sebab, berdasarkan institusi hanya bersifat sementara. Bahkan, dalam putusan Mahkamah Konstitusi disebutkan agar pemerintah membuat tim untuk mengkaji format SKK Migas. "Katanya sementara, tapi kok sampai sekarang belum masih ada."

    FAIZ NASHRILLAH

    Berita lainnya:
    Di Mimbar Masjid, Pria Ini Pimpin Doa Tolak Ahok
    Ahok Akan Dilantik, FPI: Itu di Tangan Tuhan
    Unhas Geger, Guru Besar dan Mahasiswi Nyabu
    Tertangkap Nyabu, Ini Pembelaan Guru Besar Unhas


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    BPOM, Panduan Penerapan New Normal di Warung Makan

    BPOM memberi petunjuk mengenai penerapan new normal di berbagai tempat. Ada enam rekomendasi ikhwal tatanan baru ketika mengunjungi warung makan.