JK: Kenaikan Harga BBM Harus Lebih Cepat  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Jokowi bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla mengendarai mobil golf menuju lokasi pemotretan bersama Kabinet Kerja di halaman Istana Negara, Jakarta,  27 Oktober 2014. TEMPO/Subekti.

    Presiden Jokowi bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla mengendarai mobil golf menuju lokasi pemotretan bersama Kabinet Kerja di halaman Istana Negara, Jakarta, 27 Oktober 2014. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan perlu lebih cepat untuk memutuskan kebijakan menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi agar tak menimbulkan kesan pemerintah ragu atas kebijakan ini.

    "Kami perlu lebih cepat dan insya Allah begitu Pak Jokowi tiba di Tanah Air segera akan diumumkan supaya menghilangkan keragu-raguan," kata JK di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Jumat, 14 November 2014. (Baca: Pemerintah Hati-hati Naikan Harga BBM)

    Meski begitu, JK enggan memastikan kapan persisnya pemerintah akan menaikkan harga BBM, November ini atau bulan setelahnya. "Tunggu saja pokoknya. Tenang saja."

    Menurut dia, saat ini pemerintah mesti mengalkulasi besaran kenaikan harga BBM dengan pertimbangan turunnya harga minyak dunia ke level US$ 85 per barel. Selain itu, JK melanjutkan, pemerintah juga perlu melakukan kalkulasi dengan pertimbangan melemahnya nilai tukar rupiah. "Memang harus kami hitung ulang," ucap JK. "Tentu kami sesuaikan dengan kondisi yang ada."

    JK mengatakan pemerintah meyakini turunnya harga minyak dunia tak akan bertahan lama. Namun ia tetap tak ingin harga BBM dinaikkan ketika harga minyak dunia tengah turun. "Kalau kami naikkan tinggi pada saat harga turun, tentu tak bagus juga untuk masyarakat," kata dia. Menurut dia, kenaikan harga BBM akan dilakukan di waktu dan kondisi yang tepat. "Tentu kami pikir ulang lagi." (Baca: 4 Wartawan Dianiaya, Kapolri Minta Maaf)

    PRIHANDOKO


    Berita Lain
    Malaysia Kuasai 3 Desa, Pemda Nunukan Pasrah
    Kontras Laporkan FPI ke Komnas HAM
    MUI Tak Setuju FPI Dibubarkan, Mengapa?
    Ahok Didukung MUI Asal...


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Anwar Usman dan 8 Hakim Sidang MK dalam Gugatan Kubu Prabowo

    Mahkamah Konstitusi telah menunjuk Anwar Usman beserta 8 orang hakim untuk menangani sengketa pemilihan presiden 2019.