Jusuf Kalla Memuji Menteri Susi Ihwal Subsidi BBM  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti memaparkan visi dan misi kementeriannya dalam diskusi bersama pimpinan media massa di Jakarta, Jumat 7 November 2014. ANTARA/Puspa Perwitasari

    Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti memaparkan visi dan misi kementeriannya dalam diskusi bersama pimpinan media massa di Jakarta, Jumat 7 November 2014. ANTARA/Puspa Perwitasari

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla akhirnya buka suara ihwal pemilihan komposisi para pembantunya dikabinet, yang menurutnya kurang terkenal, namun lebih berorientasi kerja. Salah satunya penunjukan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Susi Pudjiastuti.

    "Kami justru mendahulukan kemampuan bekerja daripada membuat analisa yang kadang-kadang tidak ada ujung pangkalnya," ujar JK panggilan akrabnya dalam sambutan Indonesia Ekonomi Outlook di Hotel Four Seasons, Rabu malam, 12 November 2014. (Baca: Jusuf Kalla: Kenaikan Harga BBM Akan Ditunda)

    JK yang terkenal blak-blakan mengatakan, Susi merupakan orang yang tepat memimpin KKP karena terobosannya mampu membantu pemerintah mencarikan solusi. Ia mencontohkan saat lulusan Sekolah Menengah Pertama itu lebih meminta agar subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) bagi nelayan dihapuskan daripada menambahnya. "Padahal biasanya menteri justru tetap meminta subsidi ke nelayan," ujarnya. (Baca: Menteri Susi: Saya Beruntung DPR Kisruh)

    Ternyata berdasarkan temuan, subsidi BBM untuk nelayan tidak tepat sasaran, konsumsi terus mengalami pembengkakan hingga tiga kali lipat dari semula 600 ribu ton menjadi 1,7 juta ton dalam enam tahun terakhir, namun saat bersamaan justru impor ikan mengalami kenaikan signifkan. "Loh ini apa yang terjadi, tentu ada yang salah, subsidi tinggi, namun impor juga tinggi," kata dia. (Baca: Rp 150 Triliun Subsidi BBM Bocor di Laut)

    Akibat besarnya subsidi yang diberikan, tak mengherankan banyak nelayan yang justru lebih terpacu menjual BBM bersubsidi daripada harus melaut. "Ini kan ada yang salah," ujarnya.

    Menurutnya pemilihan menteri baru itu, semata-mata karena cara kerja mereka yang berbeda dengan praktisi dalam menganalisa persoalan yang dihadapi masyarakat. "Tentu perlu digabungkan, kita perlu realistis melihat keadaan Indonesia ini, tanpa perlu ragu-ragu," ujarnya.

    JAYADI SUPRIADIN

    Baca berita lainnya:
    Terungkap, Artis yang Ditangkap BNN Berinisial VM
    Pakaikan Mantel ke Istri Jinping, Putin Dikritik
    FPI Pernah Ditolak di Daerah-daerah Ini
    Menteri Susi Disemprot Nelayan
    Pidato Jokowi Terbanyak Ditonton, Kalahkan Obama


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Protokol PSBB Masa Transisi di DKI Jakarta, Ada Rem Darurat

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan PSBB Masa Transisi mulai 5 Juni 2020. Sejumlah protokol harus dipatuhi untuk menghindari Rem Darurat.