Begini, Tahapan Lelang Jabatan Dirjen Pajak  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi Kantor Pelayanan Pajak. TEMPO/Nickmatulhuda

    Ilustrasi Kantor Pelayanan Pajak. TEMPO/Nickmatulhuda

    TEMPO.CO , Jakarta - Kementerian Keuangan menyelenggarakan lelang untuk mengisi jabatan direktur jenderal pajak. Wakil Menteri Keuangan, Mardiasmo, mengatakan ada beberapa tahap seleksi dalam proses lelang jabatan ini. (Baca: Lelang Jabatan Dirjen Pajak Mulai Dibuka).

    Menurut Mardiasmo, kandidat harus melampaui seleksi administrasi. Setelah itu, calon dirjen pajak harus mengikuti uji kelayakan publik dan penelusuran rekam jejak. Mereka juga harus menulis makalah serta menjalani pemeriksaan kesehatan. Proses seleksi akan ditutup dengan wawancara bersama Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro, "Hasilnya diserahkan ke Presiden Joko Widodo," kata dia.

    Mardiasmo mengatakan, dirinya bertindak sebagai Ketua Panitia Seleksi, sedangkan Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, Kiagus Ahmad Badaruddin sebagai Wakil Ketua. Panitia Seleksi juga diperkuat dengan mantan Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution, mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Taufiqurahman Ruki, serta dua orang mantan menteri keuangan. “Bambang Sudibyo dan Chatib Basri sudah bersedia menjadi pewawancara independen,” ujarnya. (Baca: Mau Melamar Posisi Dirjen Pajak, Penuhi Syarat Ini).

    Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Bidang Kebijakan Moneter, Fiskal, dan Publik, Hariyadi Sukamdani, menyambut positif lelang jabatan yang dilakukan Kementerian Keuangan. Sebab, dia mengimbuhkan, tugas Direktur Jenderal Pajak tidak hanya mengejar target pendapatan negara, tetapi juga membangun kepercayaan diri para petugas pajak yang menurun akibat kasus Gayus Tambunan.

    MAYA NAWANGWULAN | JAYADI SUPRIADIN | AMOS S

    Berita Terpopuler
    Menteri Susi: Saya Beruntung DPR Kisruh 

    Rizieq: Dia Ajak Berunding, Kami Mau Ahok Turun 

    Terungkap, Artis yang Ditangkap BNN Berinisial VM


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Protokol PSBB Masa Transisi di DKI Jakarta, Ada Rem Darurat

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan PSBB Masa Transisi mulai 5 Juni 2020. Sejumlah protokol harus dipatuhi untuk menghindari Rem Darurat.