Rayu Warga, Menteri PU Gelar Tikar di Tepi Sungai  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri PU dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono di halaman Istana Merdeka, Jakarta, 26 Oktober 2014. TEMPO/Subekti

    Menteri PU dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono di halaman Istana Merdeka, Jakarta, 26 Oktober 2014. TEMPO/Subekti

    TEMPO.CO, Jambi - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono berdialog dengan warga pemilik lahan yang menjadi lokasi Bendung Batang Asai, Jambi. Ini merupakan kunjungan pertama Basuki di Sumatera sejak dilantik. (Baca: Menteri Basuki Lobi Pembebasan Lahan Batang Asai)

    Dengan kemeja putih dan topi kerja Kementerian, Basuki duduk lesehan bersama sejumlah pejabat terkait di atas tikar. Proses dialog ini berlangsung di pinggir Sungai Batang Asai. Sekitar 20 orang pemilik lahan di Desa Pamuncak, Kecamatan Cerminan Gedang, Jambi, tampak siap mendengarkan Basuki berpidato. Ratusan warga sekitar juga datang di lokasi untuk menonton dialog Basuki dengan para pemilik lahan. (Baca: Pamer Jurus Diplomasi, Jokowi: Nah, This Is Me)

    "Bapak sekalian, perintahkan saya apa saja untuk melayani bapak sekalian," kata Basuki saat berdialog dengan warga di Desa Pamuncak, Kecamatan Cerminan Gedang, Jambi, Rabu, 13 Novemver 2014. Dia mempersilakan warga untuk menyampaikan pendapat dalam pertemuan itu.

    Basuki berujar, berdasarkan pernyataan Bupati Sarolangun, dari enam pemilik tanah, tinggal dua warga yang masih belum mau membebaskan lahannya. Saat ini proses dialog masih berlangsung antara menteri dan para warga. (Baca: Lahan PLTU Batang Diselesaikan dengan Konsinyasi)

    Sebelumnya, Basuki membenarkan bahwa pemerintah dapat menitipkan uang ganti rugi di pengadilan dan langsung dapat mengeksekusi lahan warga. Namun dia berencana menggelar dialog dengan warga terlebih dahulu. Dalam kunjungannya ini, Basuki juga mengajak Direktur Jenderal Sumber Daya Air Mudjiadi dan sejumlah pejabat Waskita Karya yang menjadi kontraktor proyek itu.

    ALI HIDAYAT


    Berita Lain:
    Makna Politik Jokowi Diapit Obama dan Jinping
    Jokowi Primadona APEC, Ini Pesan Hikmahanto
    Foto Para Ibu Negara, Iriana Jejer Istri Jinping


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kebijakan Lockdown Merupakan Kewenangan Pemerintah Pusat

    Presiden Joko Widodo menegaskan kebijakan lockdown merupakan wewenang pusat. Lockdown adalah salah satu jenis karantina dalam Undang-undang.