Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pencarian Terpopuler

Koran Tempo
Majalah Tempo
Dukung Tempo
MASUK DAFTAR
image-bahasa
image-language

Pengusaha Dukung Menteri Susi Ngebom Kapal Ilegal  

Editor

Fery Firmansyah

image-gnews
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, sebelum mengikuti rapat dengar pendapat umum dengan Komite II DPD, di Komplek Parlemen, Jakarta, Rabu, 5 November 2014. Dalam pertemuan tersebut Menteri Susi mengancam mundur dari Kabinet Kerja Jokowi jika birokrasi bergerak lambat dalam merespons rencana pembuatan peraturan menteri untuk mengubah aturan yang memberatkan nelayan ataupun investor. TEMPO/Imam Sukamto
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, sebelum mengikuti rapat dengar pendapat umum dengan Komite II DPD, di Komplek Parlemen, Jakarta, Rabu, 5 November 2014. Dalam pertemuan tersebut Menteri Susi mengancam mundur dari Kabinet Kerja Jokowi jika birokrasi bergerak lambat dalam merespons rencana pembuatan peraturan menteri untuk mengubah aturan yang memberatkan nelayan ataupun investor. TEMPO/Imam Sukamto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Asosiasi Pengusaha Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan Indonesia Thomas Darmawan menyetujui ide Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengebom kapal ilegal yang menangkap ikan di wilayah perairan Indonesia.

"Itu menjadi shock therapy bagi kapal-kapal nakal yang mengeksploitasi sumber daya perikanan kita," kata Thomas kepada Tempo, Senin, 10 November 2014. (Baca: Menteri Susi Mau Mengebom Kapal Pencuri Ikan)

Baca juga:

KKP Cabut Izin Lokasi Perairan PT Tiara Cipta Nirwana di Gili Meno dan Gili Trawangan

Menurut Thomas, keputusan Susi menerapkan sanksi tersebut tergolong berani. Thomas memuji ketegasan Susi dalam menegakkan aturan moratorium izin kapal. Namun, Thomas mengingatkan, pemerintah harus memiliki sistem pengawasan yang bagus agar tak salah sasaran. (Baca: Dipanggil Jokowi, Susi Memetik Anggur Lalu Lari)

Karena itu, kata Thomas, pemerintah harus menambah armada laut untuk melakukan pengawasan reguler di wilayah perairan. Kapal pengawas dapat mengecek keberadaan kapal-kapal ilegal melalui perangkat canggih. "Sekarang sudah banyak alat canggih untuk mendeteksi kapal," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Susi mengatakan tidak segan mengebom kapal-kapal ikan ilegal yang beroperasi di wilayah perairan Indonesia. "Kalau perlu, saya sewa Susi Air untuk lempar granat dari udara," katanya saat berdiskusi dengan sejumlah pemimpin redaksi media massa di Hotel Grand Hyatt.

Baca juga:

KKP Klaim Tambang Pasir Laut Menggunakan Teknologi Ramah Lingkungan

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

YOLANDA RYAN ARMINDYA

Berita Terpopuler
Di Beijing, Jokowi Sentil Kualitas Produk Cina
Persib Juara, Ridwan Kamil Akhirnya Gunduli Rambut 
Baghdadi, Pemimpin ISIS, Terluka Parah
Buat Onar di Jalan Tol Simatupang, 6 Suporter Bola Diperiksa

 

Iklan

Berita Selanjutnya

Chef Devina Hermawan saat ditemui di Senayan City, Jakarta Pusat, pada Selasa, 11 Juli 2023. Foto: CANTIKA/Silvy Riana Putri
KelautanKementerian Kelautan dan PerikananSusi Pudjiastuti

Artikel Terkait

Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


KKP Cabut Izin Lokasi Perairan PT Tiara Cipta Nirwana di Gili Meno dan Gili Trawangan

2 hari lalu

Lokasi proyek pengeboran pipa bawah laut milik PT. Tiara Citra Nirwana di Gili Trawangan, Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, 18 Agustus 2024. Proyek ini telah disegel oleh Tim Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di bawah Kementerian KKP. TEMPO/Defara
KKP Cabut Izin Lokasi Perairan PT Tiara Cipta Nirwana di Gili Meno dan Gili Trawangan

KKP mencabut izin PT Tiara Cipta Nirwana karena melanggar administrasi dengan melakukan kegiatan di laut tanpa izin dan tidak sesuai peruntukan.


KKP Klaim Tambang Pasir Laut Menggunakan Teknologi Ramah Lingkungan

5 hari lalu

Sebuah kapal tongkang pengangkut pasir laut di perairan Provinsi Kepulauan Riau. Dok. TEMPO/ Fransiskus S.
KKP Klaim Tambang Pasir Laut Menggunakan Teknologi Ramah Lingkungan

Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP mengklaim ekspor pasir laut tidak akan merusak lingkungan. Klaim menggunakan teknologi ramah lingkungan.


Ekspor Pasir Laut Tetap Jalan, Kiara: Pemerintah Tidak Berpihak pada Nelayan

6 hari lalu

Dibukanya Keran Ekspor Pasir Laut Indonesia untuk Siapa?
Ekspor Pasir Laut Tetap Jalan, Kiara: Pemerintah Tidak Berpihak pada Nelayan

Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Susan Herawati, mengecam sikap pemerintah yang tetap membuka ekspor pasir laut.


KKP Sebut Nelayan Salah Paham Pengambilan Sampel Pasir Laut

6 hari lalu

Sebuah kapal tongkang pengangkut pasir laut di perairan Provinsi Kepulauan Riau. Dok. TEMPO/ Fransiskus S.
KKP Sebut Nelayan Salah Paham Pengambilan Sampel Pasir Laut

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengatakan ada salah paham dari masyarakat pesisir terhadap aktivitas pengambilan sampel pasir laut.


Proyeksi Pengerukan Pasir Laut untuk Kebutuhan Dalam Negeri Mencapai 26 Juta Meter Kubik

6 hari lalu

Sebuah kapal tunda menarik tongkang berisi pasir laut. ANTARA FOTO/Joko Sulistyo
Proyeksi Pengerukan Pasir Laut untuk Kebutuhan Dalam Negeri Mencapai 26 Juta Meter Kubik

Kementerian Kelautan dan Perikanan mencatat permintaan pasir laut dalam negeri tahun ini mencapai 26 juta meter kubik. Diprediksi bakal meningkat.


Persyaratan Ketat, Menteri Trenggono Pastikan Belum Ada Ekspor Pasir Laut

11 hari lalu

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono saat wawancara di Jakarta mengenai polemik pasir laut, pada Selasa 24 September 2024. Dok. KKP
Persyaratan Ketat, Menteri Trenggono Pastikan Belum Ada Ekspor Pasir Laut

Persyaratan diantaranya perizinan, kapal yang digunakan beserta teknologinya, hingga pelaku usaha harus bisa memaparkan peruntukan hasil sedimentasi


Soal Ekspor Pasir Laut, Ini Ragam Pendapat Petinggi Gerindra, Eks Menteri, Aktivis, dan Akademisi

11 hari lalu

Sebuah kapal tunda menarik tongkang berisi pasir laut. ANTARA FOTO/Joko Sulistyo
Soal Ekspor Pasir Laut, Ini Ragam Pendapat Petinggi Gerindra, Eks Menteri, Aktivis, dan Akademisi

Mereka meminta kebijakan ekspor pasir laut ditunda atau dibatalkan karena bakal berdampak terhadap lingkungan dan sosial.


Panggilan 188 dan Janji KKP di Kebijakan Ekspor Pasir Laut di Top 3 Tekno

12 hari lalu

Sebuah kapal tunda menarik tongkang berisi pasir laut. ANTARA FOTO/Joko Sulistyo
Panggilan 188 dan Janji KKP di Kebijakan Ekspor Pasir Laut di Top 3 Tekno

Selain penjelasan mengenai panggilan 188 dan janji KKP di kebijakan ekspor pasir laut itu, ada juga posisi ITB dalam daftar saintis top dunia


Kisah 19 Bulan Penyanderaan Pilot Susi Air Philip Mark Mehrtens

12 hari lalu

TPNPB OPM bersama Pilot Susi Air Philip Mark Mehrtens yang menjadi sandera setahun terakhir. Dokumentasi TPNPB OPM
Kisah 19 Bulan Penyanderaan Pilot Susi Air Philip Mark Mehrtens

Kisah penyanderaan pilot Susi Air Philip Mark Mehrtens dimulai 7 Februari 2023, dan dibebaskan 21 September 2024.


Pembebasan Pilot Susi Air: Ungkapan Susi Pudjiastuti hingga Dibawa ke Jakarta

14 hari lalu

Pilot Susi Air Phillip Mark Mehrtens berbicara dalam konferensi pers terkait pembebasan dirinya dari penyanderaan Tentara Pembebasan Nasionanl Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) di Pangkalan TNI AU Yohanis Kapiyau Timika, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Sabtu, 21 September 2024. ANTARA/Marcell
Pembebasan Pilot Susi Air: Ungkapan Susi Pudjiastuti hingga Dibawa ke Jakarta

Pilot Susi Air, Philip Mark Mehrtens, yang disandera kelompok pimpinan Egianus Kogoya telah dibebaskan setelah 20 bulan