Effendi Simbolon: Subsidi BBM Adalah Investasi  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Bendera partai PDIP di Pantai Marina meramaikan Rakernas IV PDI Perjuangan di Marina Convention Center, Semarang, 19 September 2014. TEMPO/Budi Purwanto

    Bendera partai PDIP di Pantai Marina meramaikan Rakernas IV PDI Perjuangan di Marina Convention Center, Semarang, 19 September 2014. TEMPO/Budi Purwanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Effendi Simbolon tidak sepakat dengan rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Menurut dia, subsidi BBM bisa menggerakkan perekonomian masyarakat. "Subsidi itu investasi yang bisa dinikmati oleh rakyat," kata dia di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis, 6 November 2014. (Baca juga: PDIP Belum Restui Jokowi Naikkan Harga BBM).

    Menurut dia, pemerintah berlaku tidak adil jika menaikkan harga BBM. Sebab, kata Effendi, masyarakat tidak seharusnya menanggung beban fluktuasi harga minyak. "Apalagi saya tak pernah mendengar Presiden Joko Widodo akan menyerahkan harga komoditas seperti bensin dan gas pada mekanisme pasar," ujarnya.

    Effendi menyarankan Presiden Jokowi untuk memperbaiki tata kelola niaga sektor minyak dan gas. Sebab, menurut dia, tata kelola yang baik akan mewujudkan kemandirian dalam pengelolaan migas. "Presiden sama sekali belum memaparkan strategi pengelolaan migas, tapi malah langsung menaikkan harga BBM," kata dia.

    Sikap senada diungkapkan Adian Napitupulu, anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan. Namun, Adian enggan berkomentar secara gamblang. Dia hanya menegaskan sikapnya soal subsidi BBM sama seperti yang dia perjuangkan selama 20 tahun terakhir. "Lihat mata saya saja, kalian sudah tahu sikap saya seperti apa," ujarnya sembari menatap tajam salah satu sudut ruangan di Gedung Nusantara 3. Melalui akun Twitter, Adian pernah menegaskan penolakannya terhadap pencabutan subsidi BBM.

    Mantan aktivis reformasi 1998 ini juga tak ambil pusing dengan sikap partainya yang tak mendukung kebijakan Presiden Jokowi untuk menaikkan harga BBM. "Selama partai belum mengambil sikap, maka perbedaan pendapat antara presiden dan fraksi itu sah," kata dia. (Baca juga: Adian Napitupulu Yakin Modal Kampanye Balik Modal)

    RAYMUNDUS RIKANG

    Terpopuler:
    Hina Al-Quran, Sepasang Umat Kristen Dibakar
    Fahri Hamzah: Kartu Pintar dan Sehat Jokowi Ilegal
    Blusukan ke Bandara, Apa Saja Temuan Jonan?
    Kisah Jokowi dan Gulai Kepala Kakap


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    BPOM, Panduan Penerapan New Normal di Warung Makan

    BPOM memberi petunjuk mengenai penerapan new normal di berbagai tempat. Ada enam rekomendasi ikhwal tatanan baru ketika mengunjungi warung makan.