BPH Migas Sarankan BBM Naik Rp 3.000  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah kendaraan mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) di Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBU) Kuningan, Jakarta, Senin (3/9). TEMPO/Aditia Noviansyah

    Sejumlah kendaraan mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) di Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBU) Kuningan, Jakarta, Senin (3/9). TEMPO/Aditia Noviansyah

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Andi Noorsaman Someng mengatakan BPH Migas menyarankan pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi Rp 2.000-3.000 per liter. Pertimbangannya, kata dia, adalah turunnya harga minyak dunia menjadi US$ 80 per barel.

    "Disparitas harga jangan terlalu besar, harga juga harus sesuai dengan harga pasar, kurs dolar Amerika, dan MOPS (mean of plats Singapore)," kata Andi, Rabu, 5 November 2014.

    Menurut dia, jika memang ingin menaikkan harga BBM bersubsidi, maka pemerintah harus memutuskannya dengan cepat. "Kalau terlalu lama, para penimbun bisa saja bergerak lebih dulu," kata dia. (Baca: Jokowi Boleh Naikkan Harga BBM dengan Syarat)

    Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Ibrahim Hasyim menambahkan, BPH Migas telah memberi masukan dalam rapat-rapat terkait dengan kenaikan harga BBM bersubsidi. Ada dua hal yang menjadi masukan BPH Migas dalam rapat tersebut. Pertama, tentang disparitas harga yang selama ini terjadi di pasaran. "Kami menyampaikan, kalau disparitas harga terlalu tinggi, maka BBM subsidi akan mengalir ke mana-mana, ke (pihak) yang tak benar," kata dia. (Baca: BPH Migas: Kenaikan Harga BBM Tak Perlu Sosialisasi)

    Kedua, BPH Migas meminta kenaikan harga BBM subsidi jangan melulu mempertimbangkan masalah finansial. Implikasi operasional, kata dia, juga harus jadi pertimbangan. Musababnya, harga BBM bersubsidi akan menentukan pengembangan energi lain, seperti bahan bakar gas.

    Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla memastikan kebijakan pengurangan subsidi BBM akan dilaksanakan pada bulan ini. Menurut dia, seluruh proses telah siap dan pemerintah tinggal menunggu penyebaran Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Keluarga Sejahtera sebagai perlindungan sosial kebijakan tersebut.

    Meski demikian, Kalla belum memastikan kebijakan kenaikan harga BBM akan dilakukan secara bertahap atau sekaligus. Menurut dia, kenaikan harga secara sekaligus berarti memberikan subsidi yang tak terlalu besar atau selisih harganya tipis dengan harga minyak dunia. Saat ini, pemerintah masih menggodok formula perhitungan penurunan subsidi tersebut.

    TRI ARTINING PUTRI

    Topik terhangat:
    TrioMacan | Penghinaan Presiden | Susi Pudjiastuti | Pengganti Ahok

    Berita terpopuler lainnya:
    3 Jagoan Intel Ini Calon Kuat Kepala BIN
    Cara Menteri Susi Berantas Pencurian Ikan
    Kata Jokowi, Informasi BIN Sering Meleset


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    BPOM, Panduan Penerapan New Normal di Warung Makan

    BPOM memberi petunjuk mengenai penerapan new normal di berbagai tempat. Ada enam rekomendasi ikhwal tatanan baru ketika mengunjungi warung makan.