Banding Ditolak, Grup Asian Agri Harus Setor Pajak  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO/ Ramdani

    TEMPO/ Ramdani

    TEMPO.CO, Jakarta - Pengadilan Pajak menolak upaya banding yang dilakukan oleh dua anak usaha Asian Agri Grup, PT Rigunas Agri Utama dan PT Raja Garuda Mas Sejati. PT Rigunas mengajukan banding atas 8 kasus keberatan pajak, sedangkan PT Raja Garuda Mas Sejati menyodorkan permohonan untuk 7 kasus.

    Penolakan banding Rigunas disampaikan oleh Hakim Ketua Majelis XV A Pengadilan Pajak Didi Hardiman. Dalam persidangan Didi mengatakan beberapa bahan pertimbangan putusan tersebut adalah Pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. (Baca: Media Diminta Awasi Sidang Kasus Pajak Asian Agri)

    Didi menyatakan Surat Ketetapan Pajak bukanlah putusan tata usaha negara sehingga Pengadilan Pajak tidak berwenang mengadili sengketa tersebut. Majelis pun memutuskan kasus ini bukan sengketa tata usaha negara di bidang perpajakan sehingga pengadilan tidak berwenang untuk mengadilinya.

    Selain itu, surat pengajuan banding tidak memenuhi ketentuan formal atau tidak memiliki dasar hukum, sehingga surat banding, surat keberatan, maupun berkas lainnya tidak perlu diperiksa lebih lanjut. "Dengan demikian usulan banding tidak dapat diterima," kata Didi.

    Sedangkan putusan untuk PT Raja Garuda Mas Sejati dibacakan oleh Hakim Ketua Majelis XV B Pengadilan Pajak, Tonggo Aritonang. Menurut Tonggo, 7 permohonan banding PT Raja Garuda Mas Sejati dinyatakan tidak dapat diterima dengan suara terbanyak meskipun terdapat dissenting opinion. (Baca: Kasus Asian Agri, Presiden Harus Panggil Kejagung)

    Tonggo mengatakan pertimbangan putusan tersebut adalah Pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Menurut dia, Surat Ketetapan Pajak bukanlah putusan tata usaha negara. karena itu Pengadilan Pajak tidak berwenang mengadili sengketa tersebut.

    Dalam sidang ini turut hadir Direktur Jenderal Pajak Fuad Rahmany, Direktur Keberatan Banding Direktorat Jenderal Pajak Catur Rini Widosari, Direktur Intelijen Yuli Kritiyono, dan Kepala Kantor Wilayah pajak Jakarta Pusat Dicky Hartanto.

    Fuad Rahmany mengaku puas atas putusan yang diberikan Pengadilan Pajak. "Saya pikir itu keputusan yang sangat adil," katanya, Fuad berharap putusan ini bisa menjadi pesan bagi wajib pajak untuk tidak melakukan penyimpangan.

    Kepala Kantor Wilayah Pajak Jakarta Pusat Dicky hartanto mengatakan nilai Surat Keterangan Pajak Kurang Bayar dari anak usaha Rigunas Utama mencapai Rp 60 miliar, sedangkan Raja Garuda Mas Rp 15,8 miliar. Dengan putusan ini, kedua perusahaan harus menyetor pajak sebesar tagihan masing-masing.

    MAYA NAWANGWULAN

    Berita Terpopuler
    Dukung Persib Vs Arema, Ridwan Kamil Buka Baju
    KPK Endus Modus Baru Koruptor, Apa Saja?
    Tiga Perilaku Aneh Pembunuh Dua TKI Indonesia


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.