Kalla: Izin Infrastruktur Maksimal Satu Tahun  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Jokowi bersama Wapres Jusuf Kalla saat memimpin Sidang Kabinet Kerja di Kantor Presiden, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, 27 Oktober 2014. Sidang ini merupakan sidang perdana Kabinet Kerja pemerintahan Jokowi-JK. TEMPO/Subekti.

    Presiden Jokowi bersama Wapres Jusuf Kalla saat memimpin Sidang Kabinet Kerja di Kantor Presiden, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, 27 Oktober 2014. Sidang ini merupakan sidang perdana Kabinet Kerja pemerintahan Jokowi-JK. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta kepala daerah untuk mempercepat perizinan lahan pembangunan infrastruktur yang berkaitan dengan kebutuhan rakyat, seperti pembangkit listrik. Kalla menilai proses perizinan harus dipercepat karena penyusutan pembangkit listrik mencapai 3 persen tiap tahun, sementara kebutuhan penduduk bertambah. (Baca: Kalla Genjot Pembangunan Listrik 35 Ribu MW)

    "Izinnya tak boleh lebih dari satu tahun," kata Kalla saat menghadiri Indonesia Infrastructure Week 2014, Rabu, 5 November 2014. Ia menyadari persoalan izin daerah merupakan wewenang dari para gubernur. Maka, perlu dibuat aturan yang tegas soal izin lahan di daerah. (Baca: Alasan JK Pakai Sepatu Nike)

    Kalla mengatakan pemerintah daerah perlu lebih terbuka terhadap investasi. Pemerintah akan mendorong investasi terutama saat kondisi ekonomi sedang melemah. "Waktu investasi yang baik adalah saat ekonomi melemah, karena di saat itu harga bahan murah," katanya.

    Ia berharap persoalan infrastruktur tak hanya menjadi bahan diskusi pada seminar-seminar. Pembangunan infrastruktur, kata dia, harus lebih nyata. Jadi lebih banyak investor harus berfokus menggarap proyek infrastruktur. "Jadi soal infrastruktur jangan hanya dibicarakan, tetapi juga dikerjakan," katanya.

    SUNDARI

    Berita Terpopuler
    Mahfud Md. Pernah Bertemu Pengelola @TrioMacan2000
    Dukung Persib Vs Arema, Ridwan Kamil Buka Baju  
    KPK Endus Modus Baru Koruptor, Apa Saja?  
    Tiga Perilaku Aneh Pembunuh Dua TKI Indonesia
    Bagus, Kinerja TKI Korban Pembunuhan di Hong Kong   


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Cara Permohonan Pengembalian Biaya Perjalanan Ibadah Haji 2020

    Pemerintah membatalkan perjalanan jamaah haji 2020. Ada mekanisme untuk mengajukan pengembalian setoran pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji.