Jokowi: Subsidi BBM Bebani Anggaran Negara  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Antrean jerigen saat pengisian BBM bersubsidi. ANTARA FOTO

    Antrean jerigen saat pengisian BBM bersubsidi. ANTARA FOTO

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo mengatakan subsidi untuk bahan bakar minyak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2015. Anggaran subsidi BBM tahun ini sebesar Rp 330 triliun dari total APBN Rp 2.019 triliun.

    "Inilah yang sangat memberatkan posisi anggaran kita," kata Jokowi saat membuka rapat koordinasi nasional Kabinet Kerja di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 4 November 2014. (Baca: BBM Belum Naik, Harga Gula dan Beras Mendahului)

    Menurut Jokowi, subsidi BBM telah membuat ruang anggaran negara menjadi sangat sempit. Apalagi, Jokowi melanjutkan, pemerintah juga mengalokasikan sekitar Rp 400 triliun dari APBN untuk belanja utang. "Ini angka yang sangat besar," ujar Jokowi.

    Jokowi membandingkan anggaran subsidi BBM selama lima tahun terakhir dengan anggaran untuk kesehatan dan infrastruktur. Menurut Jokowi, selama lima tahun, subsidi BBM mencapai Rp 714 triliun. Adapun anggaran untuk kesehatan hanya Rp 202 triliun dan infrastruktur Rp 577 triliun. (Baca: Naiknya Harga BBM Pertimbangkan Harga Minyak Dunia)

    "Kalah dengan subsidi BBM," ujarnya. "Setiap hari kita bakar, bakar, bakar terus, tapi yang justru penting, kesehatan dan infrastruktur, jauh dari subsidi BBM."

    Selain itu, Jokowi melanjutkan, sebanyak 71 persen pengguna subsidi BBM adalah kalangan ekonomi menengah ke atas. Atas berbagai pertimbangan itu, Jokowi ingin mengubah kebijakan anggaran subsidi BBM dengan mengalihkan subsidi itu ke sektor lain. "Ini yang segera kami ubah," kata Jokowi.

    Jokowi juga ingin memperkecil defisit neraca transaksi berjalan dan neraca perdagangan. Ia ingin membuka peluang ekspor sebesar-besarnya dan menambah nilai komoditas ekspor Indonesia.

    "Kita ketahui bahwa 65 persen komoditas ekspor kita adalah komoditas mentah, ini yang harus dibalik," kata Jokowi. "Harus merupakan barang setengah jadi atau barang jadi sehingga nilai tambah ada di dalam negeri."

    PRIHANDOKO



    Berita Lainnya:

    Jokowi Umumkan Kabinet, Tanjung Priok Steril
    Pelindo Akui Siapkan Lokasi Pengumuman Kabinet
    Setya Novanto Terima Susunan Kabinet Jokowi


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pemprov DKI Putuskan Kalender Pendidikan Mulai 13 Juli 2020

    Pemprov DKI Jakarta menetapkan kalender pendidikan 2020/2021 dimulai 13 Juli 2020 dan selesai di Juni 2021. Pada Juli 2021, masuk kalender berikutnya.