LSM: Ini Tantangan bagi Menteri Pertanian Baru

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Masyakat penganut kepercayaan sunda wiwitan yang berada di kaki gunung cermai membawa hasil bumi dalam upacara Seren Taun 22 Rayagung 1947  di Kuningan, Jawa Barat, 17 Oktober 2014. Acara tersebut merupakan ungkapan syukur atas suka duka dalam bidang pertanian. TEMPO/Nurdiansah

    Masyakat penganut kepercayaan sunda wiwitan yang berada di kaki gunung cermai membawa hasil bumi dalam upacara Seren Taun 22 Rayagung 1947 di Kuningan, Jawa Barat, 17 Oktober 2014. Acara tersebut merupakan ungkapan syukur atas suka duka dalam bidang pertanian. TEMPO/Nurdiansah

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Direktur Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat Wahyu Wagiman mengatakan tantangan bagi Menteri Pertanian Amran Sulaiman adalah mengubah struktur penguasaan dan kepemilikan lahan perkebunan antara masyarakat dan perusahaan.

    Menurut Wahyu, Undang-Undang Perkebunan yang saat ini berlaku lebih banyak memfasilitasi perusahaan besar dibanding kepentingan penduduk. (Baca: KPK dan DKI Bentuk Tim Pengkaji Perdagangan Sapi)

    "Dampak dari UU Perkebunan itu ialah, baik dari segi perizinan maupun investasi, lebih banyak menguntungkan perusahaan dan merugikan petani," ujar Wahyu dalam acara diskusi dengan tema "Pekerjaan Rumah Menteri Pertanian" di Warung Daun, Jalan Cikini Raya, Nomor 28, Jakarta Pusat, Ahad, 2 November 2014.

    UU Perkebunan ini terdiri atas 19 bab dan 120 pasal yang diundangkan. Sebelumnya, UU Perkebunan hanya mencakup 13 bab dengan 56 pasal. UU Perkebunan ini adalah tindak lanjut dari putusan MK terhadap judicial review Pasal 21 dan Pasal 47 UU Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan. (Baca: TrioMacan2000 Klaim Tahu Skandal Pupuk dan Petral)

    Wahyu menuturkan saat ini struktur penguasaan dan kepemilikan lahan perkebunan antara swasta dan penduduk sangat tak berimbang. Wahyu mencontohkan, saat ini di Tanah Air ada 2.000 perusahaan kelapa sawit. Namun mayoritas perusahaan itu dimiliki sepuluh kelompok perusahaan besar dari Indonesia, Malaysia, dan Singapura. "Adanya ketimpangan itu bisa berujung pada terjadinya konflik agraria," katanya.

    Menteri Pertanian yang baru, ujar Wahyu, harus berani mengkaji ulang izin dari perusahaan-perusahaan perkebunan. Menurut dia, banyak izin dari perusahaan perkebunan yang bermasalah. "Banyak izin yang dikeluarkan tidak melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses perizinannya."

    Wahyu menambahkan, dalam penerbitan izin bagi perusahaan, sebaiknya Menteri Pertanian juga melakukan uji tuntas hak asasi manusia. Hal tersebut bertujuan melihat kontribusi apa yang bisa diberikan perusahaan bagi kesejahteraan masyarakat sekitar.

    GANGSAR PARIKESIT




    Baca juga:
    Kurator Seni: Logo Baru Yogyakarta Mirip Iklan Obat Kuat
    Penghina Presiden Ini Masih Ditahan Polisi
    JK Minta Perantau Sulsel Jaga Kebhinekaan
    Raden Nuh Ditangkap, Tetangga Kos Tak Tahu




     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    BPOM, Panduan Penerapan New Normal di Warung Makan

    BPOM memberi petunjuk mengenai penerapan new normal di berbagai tempat. Ada enam rekomendasi ikhwal tatanan baru ketika mengunjungi warung makan.