Soal Harga BBM, Susi dan Nelayan Beda Pendapat  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti memeluk Edi Suparno, gurunya saat sekolah di SDN Pangandaran, 1 November 2014. Susi Pudjiastuti blusukan ke perkampungan di pelabuhan pendaratan ikan Babakan Cikidang dan menemui nelayan serta warga sekitar. TEMPO/Prima Mulia

    Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti memeluk Edi Suparno, gurunya saat sekolah di SDN Pangandaran, 1 November 2014. Susi Pudjiastuti blusukan ke perkampungan di pelabuhan pendaratan ikan Babakan Cikidang dan menemui nelayan serta warga sekitar. TEMPO/Prima Mulia

    TEMPO.CO, Pangandaran - Meski berjanji untuk mengangkat kesejahteraan nelayan, ada kalanya Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti berbeda pendapat dengan para nelayan. Salah satunya dalam urusan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. (Baca juga: Ekspor Ikan Indonesia Selalu Kalah, Apa Kata Susi?)

    Beda argumen ini terjadi saat Susi berdialog dengan nelayan yang berasal dari Kabupaten Tasikmalaya, Ciamis, Indramayu, Tegal, dan beberapa daerah lainnya. Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Tasikmalaya Dedi Mulyadi meminta agar pemerintah tidak menaikkan harga BBM. "Kalau bisa, Bu Susi bilangin ke menteri yang lain, agar harga BBM jangan naik," kata Dedi di Pangandaran, Sabtu, 1 November 2014.

    Seandainya harga BBM harus naik, kata Dedi, nelayan meminta agar subsidi untuk nelayan tetap ada. "Ada dispensasi khusus untuk nelayan," ujarnya. Sedangkan nelayan asal Indramayu mengaku tidak mempersoalkan kenaikan harga BBM. "Asalkan pasokan selalu ada setiap saat, tidak terjadi antrean jika mau beli BBM," kata perwakilan nelayan Indramayu. (Baca: Pulang Kampung, Menteri Susi Disambut Isak Tangis)

    Menanggapi aspirasi para nelayan, Susi mengatakan subsidi BBM banyak yang tidak tepat sasaran. Kebanyakan nelayan, kata dia, tidak kebagian subsidi tersebut. Susi pun mengimbau para nelayan agar tidak kahwatir jika harga BBM jadi dinaikkan. "Kalau subsidi BBM disetop, Kementerian Kelautan dan Perikanan punya Rp 11 Triliun untuk menggantinya," kata Susi.

    Subsidi yang dicabut, kata Susi, bisa dialihkan untuk kepentingan nelayan. Antara lain untuk membangun pabrik es, menyediakan alat tangkap, dan perahu.

    CANDRA NUGRAHA

    Berita Terpopuler
    Haji Lulung: Urusan dengan Ahok Belum Selesai

    Curhat Fadli Zon dan Hinaan Jilbab di Twitter

    Intervensi Hukum, Fadli Zon Dinilai Abuse of Power


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Imam Nahrawi dan Para Menteri di Pusaran Korupsi

    KPK menetapkan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi sebagai tersangka. Artinya, dua menteri kabinet Presiden Joko Widodo terjerat kasus korupsi.