Bappenas: Jembatan Selat Sunda Bukan Prioritas  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Bangun Rancang Jembatan Selat Sunda yang akan dibangun. Dok: PT Wiratman and Associates

    Bangun Rancang Jembatan Selat Sunda yang akan dibangun. Dok: PT Wiratman and Associates

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Andrinof Chaniago mengatakan Presiden Joko Widodo belum memasukkan pembangunan Jembatan Selat Sunda (JSS) dalam program infrastruktur prioritas. "Akan dilihat progresnya, tapi tidak ada pernyataan Presiden untuk memasukkan JSS ke program infrastruktur," kata Andrinof di kantornya, Jumat, 31 Oktober 2014. (Baca: Proyek Jembatan Selat Sunda Tidak Feasible.)

    Menurut Andrinof, pemerintah mengkhawatirkan dampak proyek JSS. Ada tiga hal yang menjadi sorotan. Salah satunya, Jembatan Selat Sunda bisa mematikan identitas maritim, mengingat kawasan itu merupakan jalur penyeberangan terpadat di Nusantara. "Lebih baik perbaiki pelabuhan, kapal, lalu dermaganya. Kalau kurang ditambah," ujar Andrinof.

    Andrinof mengatakan poin kedua adalah Jembatan Selat Sunda bisa menjadi paradoks terhadap rencana pemerataan pembangunan. Menurut Andrinof, tujuan pemerataan pembangunan bisa terbengkalai jika pemerintah terpaksa berfokus pada satu megaproyek semacam ini. (Baca: Tanpa APBN, Pembangunan JSS Sulit Terealisasi.)

    Kekhawatiran ketiga berkaitan dengan lahan di kawasan JSS yang berdampak pada pemenuhan kebutuhan rumah rakyat. Menurut Andrinof, lahan di kawasan JSS akan menjadi mahal sehingga penyediaan rumah untuk masyarakat semakin sulit.

    Selain itu, kata Andrinof, penguasaan proyek oleh korporasi besar mempersulit masyarakat untuk memiliki tempat tinggal. Andrinof mengingatkan, dalam sidang kabinet pertama, tujuan dari pembangunan adalah membangun untuk manusia dan masyarakat. (Baca: Bappenas Minta Pemerintah Dominasi Pengerjaan JSS.)

    AISHA SHAIDRA

    Berita Terpopuler
    Ini Sebab Presiden Jokowi Susah Dilengserkan MPR 

    Fadli Zon Keluarkan Ancaman untuk DPR Tandingan

    Kemlu AS: Menhan Ryamizard bukan Pelanggar HAM


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Protokol PSBB Masa Transisi di DKI Jakarta, Ada Rem Darurat

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan PSBB Masa Transisi mulai 5 Juni 2020. Sejumlah protokol harus dipatuhi untuk menghindari Rem Darurat.