Hemat Anggaran, Jokowi Beli Minyak dari Angola

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Jokowi bersama Wapres Jusuf Kalla saat memimpin Sidang Kabinet Kerja di Kantor Presiden, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, 27 Oktober 2014. Sidang ini merupakan sidang perdana Kabinet Kerja pemerintahan Jokowi-JK. TEMPO/Subekti.

    Presiden Jokowi bersama Wapres Jusuf Kalla saat memimpin Sidang Kabinet Kerja di Kantor Presiden, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, 27 Oktober 2014. Sidang ini merupakan sidang perdana Kabinet Kerja pemerintahan Jokowi-JK. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo menandatangani perjanjian kerja sama pembelian minyak dengan Wakil Presiden Angola Manuel Domingos Fincente di Istana Merdeka, Jumat, 31 Oktober 2014. Jokowi mengatakan pembelian minyak ini dari Angola bisa meningkatkan efisiensi anggaran. "Langsung dibeli dari perusahaan nasional di Angola," kata Jokowi.

    Setelah perjanjian ini diteken, Indonesia yang diwakili PT Pertamina (persero) akan membeli minyak dari perusahaan minyak nasional Angola, Sonangol EP. Dalam pertemuan itu, Jokowi didampingi oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said, dan Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto. (Baca: BBM Naik Rp 3.000, Tarif Angkutan Naik 42 Persen.)

    Jokowi berharap kerja sama antar-pemerintah bisa memberikan manfaat langsung kepada rakyat. Dia mengimbau kementerian terkait untuk menindaklanjuti perjanjian kerja sama itu melalui skema teknis. "Kalau tidak bisa dirasakan oleh rakyat, tidak usah tanda tangan," ujarnya.

    Menteri Energi Sudirman Said mengatakan pembelian minyak dari Angola ini dapat menghemat pengeluaran negara sebesar US$ 2,5 juta atau sekitar Rp 30 triliun sehari. Sudirman mengatakan nilai dan volume pembelian minyak dari Angola masih dibahas. Namun Sudirman memberi gambaran, jika Indonesia mampu membeli 100 ribu barel sehari, nilai impor minyak yang selama ini dibelanjakan bisa ditekan hingga 25 persen. "Seperempat dari kebutuhan impor sudah dipenuhi oleh satu perusahaan," katanya. (Baca juga: Cara Pengusaha Angkutan Akali Kenaikan Harga BBM.)


    ANANDA TERESIA

    Berita Terpopuler
    Ini Sebab Presiden Jokowi Susah Dilengserkan MPR 
    Jadi Menteri, Gaji Susi Tinggal 1 Persen 
    Fadli Zon Keluarkan Ancaman untuk DPR Tandingan

     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Protokol PSBB Masa Transisi di DKI Jakarta, Ada Rem Darurat

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan PSBB Masa Transisi mulai 5 Juni 2020. Sejumlah protokol harus dipatuhi untuk menghindari Rem Darurat.