Harga BBM Naik, Inflasi Bakal Tembus 9 Persen  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • ANTARA/Maha Eka Swasta

    ANTARA/Maha Eka Swasta

    TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo mengatakan rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi akhir tahun ini bisa mendorong inflasi hingga 9 persen. Menurut Agus, inflasi inti yang dapat dikendalikan otoritas moneter hingga akhir tahun hanya mencapai 5,2 persen. "Angka ini tidak termasuk asumsi penyesuaian kenaikan harga BBM," ujar Agus di kantornya, Kamis, 30 Oktober 2014. (Baca: Harga BBM Diusulkan Naik Rp 3.000 per Liter)

    Bank Indonesia sebelumnya memproyeksikan inflasi akhir 2014 berada di level 4,5 +/- 1 persen. Jika pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi, inflasi pada akhir tahun kemungkinan akan bertambah 3,68 persen. Hitungan tersebut diambil dari proyeksi target BI pada 2014. (Baca: Kadin: Pemerintah Silakan Naikkan BBM Asal...)

    Bank Indonesia memperkirakan setiap kenaikan harga BBM bersubsidi sebesar Rp 1.000 per liter akan berdampak pada kenaikan inflasi 1,2 persen. Agus mengatakan melambungnya inflasi tidak menimbulkan masalah selama mendatangkan kesehatan di sisi fiskal. "Tapi harus ada komitmen untuk terus melakukan reformasi fiskal," ujarnya.

    Agus memahami kenaikan harga BBM bersubsidi yang mendorong inflasi bisa menekan defisit anggaran negara. Sejak 2011, tutur dia, angka defisit selalu membesar karena beban subsidi BBM yang mencapai Rp 300 triliun. Agus mengatakan anggaran subsidi harus segera dialokasikan pada pos-pos yang lebih tepat. "Ini bagian dari reformasi yang ditunggu masyarakat dunia saat melihat Indonesia," ujarnya. (Baca: Pemerintah Bersiap Naikkan BBM Sebelum 2015)


    AISHA SHAIDRA

    Berita Terpopuler
    Foto Porno Ini Bikin Penghina Jokowi Ditangkap 

    Cerita Susi Ngotot Pakai Helikopter ke Seminar

    Andi Widjajanto Ditunjuk Jadi Sekretaris Kabinet




     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pedoman WHO Versus Kondisi di Indonesia untuk Syarat New Normal

    Pemerintah Indonesia dianggap belum memenuhi sejumlah persyaratan yang ditetapkan WHO dalam menjalankan new normal.