Berantas Maling Ikan, Menteri Susi Gandeng TNI AL  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti bersama menteri sebelumnya, Sharif Cicip Sutardjo saat memasuki ruang Serah Terima Jabatan (Sertijab) di Gedung Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, 29 Oktober 2014. Tempo/M IQBAL ICHSAN

    Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti bersama menteri sebelumnya, Sharif Cicip Sutardjo saat memasuki ruang Serah Terima Jabatan (Sertijab) di Gedung Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, 29 Oktober 2014. Tempo/M IQBAL ICHSAN

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menggandeng Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut dalam memerangi pencurian ikan di perairan Indonesia. "Kami meminta Angkatan Laut untuk menangkap, menindak, dan memproses kegiatan ilegal itu," kata Susi di kantornya, Kamis, 30 Oktober 2014.

    Menurut Susi, lembaganya memiliki banyak persoalan yang perlu diselesaikan. Walau demikian, Susi yakin, jika semua kementerian dan lembaga negara bekerja bersama-sama, segala permasalahaan dapat ditanggulangi. "Di laut lepas, kerja sama dengan TNI Angkatan Laut sangat vital," ujarnya. (Baca : Perintah Susi Kerap Bikin Karyawan Heran)

    Susi mengatakan Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Marsetio siap mendukung semua program Kementerian Kelautan, terutama dalam hal penanganan pelaku illegal fishing. Susi juga mengatakan tidak akan mengeluarkan izin penangkapan ikan bagi kapal baru dalam dua bulan ke depan. (Baca: Menteri Susi Moratorium Izin Kapal Penangkap Ikan)

    Laksamana Marsetio mengatakan kendala terbesar institusinya dalam menghadapi pencurian ikan adalah terpecahnya kewenangan penanganan. Menurut dia, ada sebelas lembaga yang masing-masing membawa undang-undang sendiri. "Karena itu, harus ada penyatuan visi-misi dan menghilangkan ego sektoral," kata Marsetio.

    SAID HELABY

    Berita Terpopuler
    Foto Porno Ini Bikin Penghina Jokowi Ditangkap 
    Cerita Susi Ngotot Pakai Helikopter ke Seminar
    Andi Widjajanto Ditunjuk Jadi Sekretaris Kabinet
    Cerita Menteri Susi Nge-Trail di Aceh  

     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Protokol PSBB Masa Transisi di DKI Jakarta, Ada Rem Darurat

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan PSBB Masa Transisi mulai 5 Juni 2020. Sejumlah protokol harus dipatuhi untuk menghindari Rem Darurat.