Penerbit Faktur Pajak Bodong Ditangkap  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Direktur Jenderal Pajak Ahmad Fuad Rahmany. TEMPO/Imam Sukamto

    Direktur Jenderal Pajak Ahmad Fuad Rahmany. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menangkap SH alias RM, komisaris PT MSL, atas kasus dugaan faktur pajak tidak sah. Faktur pajak disebut tidak sah bila tidak didasarkan pada transaksi perusahaan yang sebenarnya.

    "Ditangkap dini hari tadi dan langsung diserahkan PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) Ditjen Pajak," ujar Direktur Jenderal Pajak Fuad Rahmany dalam keterangan tertulis hari ini, Kamis, 30 Oktober 2014. (Baca: Mulai 1 Juli, Faktur Pajak Elektronik Diterapkan)

    Penangkapan SH merupakan hasil pengembangan penyidikan kasus dengan tersangka MK alias ET. MK merupakan anggota direksi PT MSL yang telah divonis penjara 1 tahun 6 bulan penjara serta denda Rp 44 miliar subsider kurungan 3 bulan.

    Mereka berdua diduga membantu dan turut serta menerbitkan faktur pajak tidak sah dalam kurun 2010-2012 yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 16,19 miliar. "Tersangka melarikan diri, sehingga dimasukkan ke dalam daftar pencarian orang," ujar Fuad. (Baca: Begini Cara Pemalsu Faktur Pajak Itu Bekerja)

    Dalam kasus itu, tersangka menggunakan tiga modus. Modus pertama yakni menerbitkan faktur pajak pertambahan nilai (pajak keluaran) atas nama PT MSL tanpa didasarkan pada kegiatan atau transaksi yang sebenarnya.

    Modus kedua yaitu menggunakan faktur pajak pertambahan nilai (pajak masukan) dari pihak ketiga tanpa didasarkan pada kegiatan atau transaksi yang sebenarnya. Sedangkan modus ketiga adalah menyampaikan surat pemberitahuan pajak tapi isi pajak pertambahan nilainya tidak benar.

    Atas perbuatan itu, sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan, tersangka SH diancam hukuman pidana penjara 2-6 tahun serta denda dua kali hingga enam kali jumlah pajak di dalam faktur.

    Fuad menambahkan, penangkapan ini menjadi peringatan bagi para pelaku lainnya bahwa lembaganya, dengan dukungan aparat Polri, akan terus melakukan penegakan hukum di bidang perpajakan. Hal ini dilakukan untuk mengamankan penerimaan negara demi tercapainya pemenuhan pembiayaan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

    JAYADI SUPRIADIN

    Berita terpopuler:
    Begini Cara Susi Berantas Illegal Fishing
    Susi Sempat Ragu Pimpin Rapat Gara-gara Ijazah 
    Dropout SMA, Ini Catatan Akademik Menteri Susi


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Arti Bilangan R(0) dan R(t) untuk Menerapkan New Normal

    Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa mengatakan bahwa suatu daerah dapat melaksanakan New Normal bila memenuhi indikator R(0).