Begini Cara Susi Berantas Illegal Fishing

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti (tengah) memberi selamat kepada Harry Azhar dan Sapto Amal usai di lantik sebagai Ketua dan Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di gedung Sekretariat Mahkamah Agung, 28 Oktober 2014. TEMPO/Aditia Noviansyah

    Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti (tengah) memberi selamat kepada Harry Azhar dan Sapto Amal usai di lantik sebagai Ketua dan Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di gedung Sekretariat Mahkamah Agung, 28 Oktober 2014. TEMPO/Aditia Noviansyah

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan RI Susi Pudjiastuti mengatakan akan mendata semua kapal-kapal komersil yang masuk ke dalam perairan Indonesia. Pendataan ini dilakukan untuk mencegah penangkapan ikan ilegal. (Baca: Serah Terima Jabatan Susi Ramai Dihadiri Bule)

    "Saya akan memulai dengan pendataan online. Kapal yang masuk ke Indonesia dapat terpantau, sama seperti data pesawat terbang," ujar Susi seusai serah terima jabatan di kantornya, Rabu, 29 Oktober 2014. (Baca: Menteri Susi dan Tato)

    Pendataan tersebut, menurut Susi, akan dilakukan untuk semua kapal di perairan Indonesia. "Baik yang dikeluarkan DKP, yang asing, atau yang punya orang lokal tapi asing, semua kapal. Kalau ada kapal yang hanya tangkap ikan tanpa izin akan dibabat," ujar Susi. (Baca: Susi Berkeras, Pilot Memelas)

    Susi mengatakan dirinya akan menerapkan transparansi, yakni dengan membuka data kapal yang beroperasi di perairan Indonesia kepada publik. "Data itu saya minta ke Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap untuk dibuka. Jadi, semua media tahu berapa banyak dan punya siapa kapal-kapal itu," kata Susi. (Baca: Susi Doyan Baca Novel Supaya Fasih Bahasa Inggris)

    Menurut Susi, Indonesia mesti menjadi tuan rumah di negeri sendiri dan mandiri secara ekonomi. Pasalnya, potensi Indonesia sangat besar mengingat 70 persen wilayah Indonesia berupa laut. Bahkan, kata Susi, luas wilayah Indonesia lima kali lebih besar daripada Thailand. "Tapi kenapa angka ekspor kita lebih rendah dari Thailand dan Malaysia?" ujar dia. (Baca juga: Cara Menteri Susi Relaksasi)

    AMOS SIMANUNGKALIT

    Topik terhangat:

    Pelantikan Jokowi | Koalisi Jokowi-JK | Kabinet Jokowi | Pilkada oleh DPRD

    Berita terpopuler lainnya:
    Hina Jokowi di FB, Tukang Tusuk Sate Ini Ditahan
    Paripurna DPR Ricuh, Meja Rapat Digulingkan
    Jas yang Pantas Agar Jokowi Tampil Lebih Wibawa
    Setop Selfie demi Kesehatan Anda


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    BPOM, Panduan Penerapan New Normal di Warung Makan

    BPOM memberi petunjuk mengenai penerapan new normal di berbagai tempat. Ada enam rekomendasi ikhwal tatanan baru ketika mengunjungi warung makan.