TEMPO.CO, Yogyakarta - Penghapusan kementerian yang membawahi bidang perekonomian kreatif tidak membuat pemangku kepentingan terkait di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta gusar. Alasannya, perekonomian di DIY lebih banyak ditopang oleh perekonomian kreatif dan usaha kecil-menengah ketimbang perindustrian.
"Ada atau enggak ada menteri ekonomi kreatif, ekonomi DIY harus tetap tumbuh," kata Gubernur DIY Sultan Hamengku Buwono X saat ditemui di Kepatihan Yogyakarta, Senin, 27 Oktober 2014.
Menurut Sultan, DIY tetap harus berusaha menjalankan roda perekonomian walau ada perubahan kabinet. "Bukan karena ekonomi (kreatif) tidak menjadi fokus (pemerintah Jokowi-Jusuf Kalla). Yang penting tetap kerja, gitu saja," kata Sultan.
Dalam kabinet Susilo Bambang Yudhoyono, ada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dipimpin Mari Elka Pangestu. Namun kementerian ini tak ada dalam kabinet Jokowi. Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DIY, Gonang Djuliastono, berharap industri kreatif tidak terpengaruh perubahan tersebut. "Tetap saja jalan meski enggak ada yang menaungi secara khusus. Karena jasa industri kreatif nilainya enggak ada standardisasi," kata Gonang.
Dia mencontohkan ekonomi kreatif seni lukis. Seseorang tak bisa memberikan harga Rp 1-2 juta atas sebuah lukisan untuk sekadar mengganti biaya kanvas dan cat minyak. "Tapi orang senang dengan lukisan itu, dijual dengan harga seenaknya, dan laku," kata Gonang.
Ihwal adanya kemungkinan pelaku ekonomi kreatif terganjal pemberian bantuan dana dari pemerintah, Gonang mengatakan, tidak ada kekhawatiran hingga sejauh itu. Sebab, pendanaan masih bisa diajukan dan pemerintah diyakini akan memberikan melalui pos lain. "Harapannya, soal ekonomi kreatif ada di dalam program kementerian, meski porsinya sedikit," kata Gonang.
PITO AGUSTIN RUDIANA
Berita lain:
Daftar Lengkap Menteri Kabinet Kerja Jokowi
Pengamat Sesalkan Jokowi Pilih Ryamizard
Tujuh Pertanyaan Ibas kepada Jokowi
