Analis: Indonesia Butuh Mega Proyek Infrastruktur  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pekerja menyelesaikan perbaikan rel yang rusak di Pintu Perlintasan Kereta api Bintaro, Jakarta, Rabu (11/12). PT Kereta Api Indonesia memperbaiki perbaikan infrastruktur jalur kereta api yang mengalami kemiringan hingga 35 derajat di tempat kejadian tabrakan kereta dengan truk tangki bahan bakar minyak agar rangkaian kereta rel listrik yang melayani jalur Serpong-Tanah Abang maupun sebaliknya bisa beroperasi seperti semula. TEMPO/Dian Triyuli Handoko

    Pekerja menyelesaikan perbaikan rel yang rusak di Pintu Perlintasan Kereta api Bintaro, Jakarta, Rabu (11/12). PT Kereta Api Indonesia memperbaiki perbaikan infrastruktur jalur kereta api yang mengalami kemiringan hingga 35 derajat di tempat kejadian tabrakan kereta dengan truk tangki bahan bakar minyak agar rangkaian kereta rel listrik yang melayani jalur Serpong-Tanah Abang maupun sebaliknya bisa beroperasi seperti semula. TEMPO/Dian Triyuli Handoko

    TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia Sinthya Roesly mengatakan pada era kepemimpinan Jokowi, persoalan infrastruktur akan menjadi hal utama yang akan diselesaikan.

    Sayangnya, sumber daya manusia di bidang infrastruktur sangat sulit didapatkan. "Begitu pula dengan pusat pengetahuan infrastruktur sangat sedikit di Indonesia," kata Sinthya. (Baca: IKI Siap Mendukung Program Tol Laut Jokowi)

    Menurut Sinthya, pada era otonomi daerah sekarang ini, sumber daya manusia yang memiliki wawasan akademis dan pengalaman di bidang infrastruktur sangat dibutuhkan. Sebab, banyak proyek besar yang mangkrak karena lemahnya perencanaan.

    "Untuk itu kami harapkan perguruan tinggi terlibat aktif dalam menyiapkan sumber daya manusia yang memahami persoalan infrastruktur. Sebab, tidak hanya tol laut yang ingin dibangun Jokowi, tapi ada juga kereta api, pembangkit listrik, dan megaproyek lainnya," kata Sinthya. (Baca: 3 Rekomendasi KEN untuk Jokowi di Bidang Ekonomi)

    Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Sulawesi Selatan Amirullah Abbas mengatakan semua kebijakan presiden terpilih Jokowi harus dikawal dengan baik. Sebab, banyak kejadian pemerintah pusat sudah menyiapkan anggaran untuk pembangunan infrastruktur, tapi tidak semuanya sampai di daerah.

    "Contohnya pembangunan jalan sepanjang 10 kilometer. Tapi dananya hanya turun setiap tahun untuk panjang jalan 2 kilometer. Jadi, sebelum keseluruhan jalannya rampung, yang 2 kilometer sudah rusak," kata Amirullah.

    MUHAMMAD YUNUS

    Terpopuler


    Jika Jadi Menteri, Pos Ini Milik Puan Maharani
    Tanpa Ahok, Veronica Kunjungi Jokowi, Ada Apa?
    Bertemu Prabowo, Jokowi Dianggap Punya Bank Emosi
    Istri Ahok Ungkap Alasan Tak Tinggal di Rumah Dinas Gubernur
    Band Arkarna Tiba di Jakarta untuk Selamati Jokowi


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Protokol PSBB Masa Transisi di DKI Jakarta, Ada Rem Darurat

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan PSBB Masa Transisi mulai 5 Juni 2020. Sejumlah protokol harus dipatuhi untuk menghindari Rem Darurat.