TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Riset Katadata Heri Susanto mengatakan panasnya suhu politik saat ini bisa memicu perlambatan ekonomi nasional. "Ongkos ekonomi yang ditanggung hingga lima tahun mendatang sangat mahal jika tersandera oleh kepentingan politis," ujarnya dalam press briefing dengan topik “Ekonomi dalam Ancaman Sandera Politik” di Restoran Warung Daun, Kamis, 16 Oktober 2014.
Dia menjelaskan bahwa panasnya suhu politik yang bakal mengancam pertumbuhan ekonomi itu dapat terjadi jika koalisi Prabowo menguasai parlemen hingga daerah. "Meskipun PPP menyeberang, tak akan mengubah posisi menjadi signifikan 44 persen versus 45 persen," tuturnya. (Baca: Jokowi Umumkan Struktur Kabinet pada 20 Oktober)
Penguasaan kursi DPR saat ini 37 persen dikuasai koalisi Jokowi versus 52 persen dikuasai koalisi Prabowo. Adapun, kata Heri, 28 provinsi sudah dikendalikan oleh koalisi Prabowo.
Menurut perbandingan kekuatan, koalisi Prabowo memiliki kekuatan politik dominan dalam parlemen. Heri mengatakan pemerintah baru membutuhkan anggaran Rp 6.500 triliun untuk menjalankan program pembangunan infrastruktur selama lima tahun berkuasa. "Diperlukan pengurangan subsidi BBM mencapai 2,6 persen dari PDB untuk pembiayaan," ujarnya. (Baca: Bappenas: Tiga Tantangan Jokowi di Bidang Ekonomi)
Namun, kata Heri, ada ancaman mayoritas parlemen yang dikuasai oleh koalisi Prabowo menghambat realisasi kenaikan harga BBM. Ia mengutip pernyataan dari petinggi PKS dan Gerindra, "PDIP rutin menolak kenaikan BBM, jadi kami akan mengikuti senior kami." Di sisi lain, investor asing akan menunda investasi di bidang infrastruktur jika instabilitas politik terus berjalan.
Dia mengutip pernyataan Hashim Djojohadikusumo, adik kandung Prabowo Subianto, yang mengatakan ada harga mahal yang harus dibayar oleh Jokowi. Dia juga merujuk pada ancaman impeachment yang datang dari parlemen. "Di masa SBY, ada dua kali ancaman ini ketika BBM dinaikkan, dan Jokowi juga menghadapi ancaman yang sama," ujarnya.
DINI PRAMITA
Berita terpopuler:
Manajer Lion Air Damprat Penumpang Pesawat
Mengamuk, Manajer Lion Air Bakal Kena Sanksi
YLKI Minta Kemenhub Evaluasi Lion Air
