Ihwal Kedaulatan Pangan, Pemerintah Tak Perlu Anti-Impor

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Bungaran Saragih. Tempo/Amston Probel

    Bungaran Saragih. Tempo/Amston Probel

    TEMPO.CO, Jakarta - Pakar pertanian Institut Pertanian Bogor yang juga Menteri Pertanian era Kabinet Gotong Royong, Bungaran Saragih, mengatakan pemerintah tak perlu bersikap anti-impor untuk mewujudkan kedaulatan pangan. (Baca: Larangan Impor Pangan Rusia Jadi Peluang)

    Menurut dia, barter produk dengan negara lain juga diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. "Dalam era pasar bebas, Indonesia tak bisa bergerak sendiri," katanya kepada Tempo seusai seminar di Hotel Santika, Selasa, 14 Oktober 2014.

    Menurut Bungaran, kedaulatan pangan menuntut pemerintah mampu mengambil keputusan terkait dengan penyediaan pangan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Hal ini termasuk membina hubungan baik dengan rekanan dan negara-negara tetangga. "Sungguh picik jika berpikir bahwa impor akan menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia," ujarnya. (Baca: Beras Impor Bulog Segera Tiba  )

    Bungaran mengatakan salah satu kunci untuk menekan impor adalah menerbitkan aturan substitusi. Dia mencontohkan, pemerintah dapat memperketat aturan tarif impor dalam jangka waktu lima-sepuluh tahun. Selain itu, pemerintah juga dapat melakukan barter produk seperti yang telah dilakukan Turki dan Indonesia. Pemerintah Indonesia mengimpor jeruk kino dari Turki. Sebagai gantinya, Indonesia menjual minyak sawit. "Kita diuntungkan."

    Bungaran juga berpesan, pemerintah yang baru harus dapat bekerja lebih keras dan cermat dalam membina hubungan baik dengan negara-negara pasar produk pangan Indonesia. (Baca: Bulog Ingatkan Pemerintah Tak Telat Impor Beras  )

    YOLANDA RYAN ARMINDYA

    Berita Terpopuler
    Pendiri Facebook Temui Jokowi, VOA Islam Berang

    Komentari FPI, Megawati Ditanya Balik 

    3 Orang Ini Calon Kuat Jaksa Agung Kabinet Jokowi  


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    BPOM, Panduan Penerapan New Normal di Kantor dan Tempat Kerja

    BPOM melansir panduan penerapan new normal alias tatanan baru. Ada sembilan rekomendasi agar pandemi tak merebak di kantor dan tempat kerja.