Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

BPR Pasok PAD Nusa Tenggara Barat Rp 7,35 M  

image-gnews
Seorang pekerja meniriskan potongan tahu di sentra industri tahu di Lingkungan Kekalik Barat, Kelurahan Tanjung Karang, Mataram, NTB, Rabu (25/7). ANTARA/Ahmad Subaidi
Seorang pekerja meniriskan potongan tahu di sentra industri tahu di Lingkungan Kekalik Barat, Kelurahan Tanjung Karang, Mataram, NTB, Rabu (25/7). ANTARA/Ahmad Subaidi
Iklan

TEMPO.CO, Mataram - Tujuh dari delapan perusahaan daerah bank perkreditan rakyat Nusa Tenggara Barat (PD BPR NTB) memasok pendapatan asli daerah (PAD) 2013 hingga sebesar Rp 13,84 miliar. Jumlah ini meningkat Rp 7,35 miliar atau 113,25 persen dibanding tahun 2011 yang sebesar  Rp 6,49 miliar.

Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah NTB Hendro Kartiko menjelaskan, perolehan PAD tersebut berasal dari sebagian keuntungan yang diperoleh PD BPR NTB sebesar Rp 27,68 miliar pada 2013, yang meningkat Rp 9,88 miliar atau 55,50 persen dari Rp 17,80 miliar. "Rata-rata peningkatannya 25,06 persen setahun," kata Hendro Kartiko, Sabtu, 11 Oktober 2014 siang.

Pembagian dan penggunaan laba PD BPR NTB tahun buku 2013 sesuai dengan keputusan Gubernur Nomor Nomor 503-546 Tahun 2014 tanggal 8 Agustus 2014 yang mengatur bahwa pembagian dividen pemilik saham didasarkan pada jumlah modal yang telah disetorkan ke PD BPR NTB. Berdasarkan formula tersebut, Pemerintah Provinsi NTB menerima dividen sebesar Rp 6,98 miliar dan pemerintah kabupaten/kota se-NTB sebesar Rp 6,85 miliar.

Dari delapan PD BPR se-NTB, hanya satu PD BPR Sumbawa Barat yang tidak menyetor dividen karena laba yang diperoleh pada tahun buku 2013 dipergunakan untuk menutup kerugian pada tahun buku 2012.

Semua aset PD BPR NTB mencapai Rp 441,78 miliar atau mengalami peningkatan 32,17 persen dari sebelumnya Rp 334,25 miliar pada 2011. Kini, semester I 2014, aset PD BPR NTB mencapai Rp 500,92 miliar atau 33,17 persen dari seluruh aset BPR se-NTB yang menurut Kantor Perwakilan Bank Indonesia NTB mencapai Rp 1,51 triliun

PD BPR NTB menampung tabungan masyarakat sebesar Rp 230,18 miliar atau bertambah 35,08 persen daripada tahun 2011, yakni Rp 170,4 miliar. Rata-rata peningkatan tabungan dalam setahun 16,24 persen. Jumlah kredit yang disalurkan kepada masyarakat dan usaha kecil, menengah, dan mikro meningkat 43,90 persen dari Rp 261,93 miliar pada 2011 menjadi Rp 376,92 miliar pada 2013. "Rata-rata peningkatannya 20,30 persen," ujar Hendro Kartiko. Jumlah kredit untuk investasi dan modal kerja sebesar Rp 207,2 miliar (54,98 persen) dan kredit lainnya Rp 169,70 miliar (45,02 persen).

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Hingga semester I 2014, PD BPR NTB menghimpun tabungan dan deposito masyarakat Rp 216,46 miliar dari 121.708 nasabah. Proporsi kemampuan PD BPR NTB menyerap dana masyarakat sebesar 36,92 persen dari dana pihak ketiga BPR.

Sedangkan total kredit yang diberikan kepada masyarakat sebesar Rp 400,23 miliar yang disalurkan kepada 35.805 nasabah, terdiri atas kredit investasi dan kredit modal kerja sebanyak Rp 226,14 miliar (56,50 persen) dan kredit lainnya Rp 174,09 miliar (43,50 persen). Laba tahun berjalan telah mencapai Rp 15,37 miliar.

SUPRIYANTHO KHAFID

Baca juga:
Kawah-kawah Unik di Indonesia
DKI Targetkan Rancangan APBD 2015 Disahkan Januari
Ke Indonesia, Zuckerberg Mampir ke Candi Borobudur
Rusuh di Luwu Utara Memanas, Warga Mengungsi

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Kebijakan Uji KIR gratis, Pemkot Tangsel Berpotensi Kehilangan PAD Hingga Rp 2 M

3 Januari 2024

Petugas Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Jagakarsa melakukan uji kelayakan kendaraan (KIR) angkutan umum di Terminal Ragunan, Jakarta, Selasa 25 Juli 2023. Layanan jemput bola uji KIR dilaksanakan guna memudahkan pemilik angkutan umum maupun angkutan barang untuk mendapatkan KIR, dimana layanan di terminal tersebut diberikan setiap hari Senin hingga Jumat mulai pukul 08.00-14.00 WIB. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Kebijakan Uji KIR gratis, Pemkot Tangsel Berpotensi Kehilangan PAD Hingga Rp 2 M

Pemerintah Kota Tangerang Selatan mulai melakukan uji coba terhadap penerapan uji KIR gratis.


Taat Bayar Pajak, Harita Nickel Dapat Apresiasi

25 Juli 2023

Taat Bayar Pajak, Harita Nickel Dapat Apresiasi

Harita Nickel menjadi salah satu penyumbang terbesar Pendapatan Asli Daerah Halmahera Selatan.


MXGP Samota, Gubernur NTB: Memancing Kepastian Bisnis dan Investasi

5 Juni 2022

Gubernur NTB Zulkieflimansyah mencoba trek di pulau Moyo. Dok. Diskominfotik NTB
MXGP Samota, Gubernur NTB: Memancing Kepastian Bisnis dan Investasi

Kejuaraan Dunia MotorCross Grand Prix (MXGP) di Sirkuit Samota Sumbawa Besar, mendatang dinilai akan memberikan banyak manfaat.


Penduduk Lokal Kini Sah Mengelola Pulau Wisata Gili Trawangan NTB

12 Januari 2022

Foto udara kawasan wisata Tiga Gili atau Tiga Pulau (Gili Trawangan, Gili Meno, Gili Air) di Tanjung, Lombok Utara, NTB. ANTARA/Ahmad Subaidi
Penduduk Lokal Kini Sah Mengelola Pulau Wisata Gili Trawangan NTB

Sebagian dari 627 warga Gili Trawangan yang menguasai 40,94 hektare lahan menandatangani perjanjian bersama Gubernur NTB Zulkieflimansyah.


Pendapatan Asli Daerah Kota Medan Naik 150 Setelah Terapkan e-Parking

13 November 2021

Seorang model mencoba Kartu Jakarta One pada pada sebuah mesin parkir elektronik di Festival Smart Money Smart City di Golf Driving Range di Senayan, Jakarta, 2 Juni 2016. Tempo/Tony Hartawan
Pendapatan Asli Daerah Kota Medan Naik 150 Setelah Terapkan e-Parking

Wali Kota Medan Bobby Nasution mengatakan pendapatan asli daerah (PAD) naik hingga 150 persen setelah 24 hari menerapkan e-Parking di 22 titik.


Setelah Divaksin, Gubernur NTB Yakinkan Vaksin Aman dan Halal

14 Januari 2021

Gubernur NTB Zulkieflimansyah disuntik vaksin COVID-19 produksi Sinovac saat pelaksanaan vaksinasi di Graha Bakti Praja Kantor Gubernur NTB di Mataram, NTB, Kamis, 14 Januari 2021. Penyuntikan vaksin perdana untuk Gubernur, Wakil Gubernur, Forkopimda, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di NTB tersebut menandai dimulainya program vaksinasi COVID-19 di NTB. ANTARA FOTO/Ahmad Subaid
Setelah Divaksin, Gubernur NTB Yakinkan Vaksin Aman dan Halal

Vaksinasi perdana di NTB juga diikuti unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan perwakilan organisasi profesi.


Pemprov DKI Targetkan Perumda Sarana Jaya Setor PAD Rp 64,9 M

19 Juli 2020

Pembangunan skybridge Tanah Abang sudah rampung, namun untuk akses ke Stasiun Tanah Abang masih terhalang tembok, Jumat, 30 November 2018. Dalam waktu dekat tembok tersebut akan dibobol oleh PT KAI dan PD Pembangunan Sarana Jaya. Tempo/Lani Diana
Pemprov DKI Targetkan Perumda Sarana Jaya Setor PAD Rp 64,9 M

Pemprov DKI Jakarta menargetkan Perumda Pembangunan Sarana Jaya setor PAD tahun 2020 sebesar Rp 64,9 miliar.


Pernyataan Lengkap Jokowi Soal Hidup Damai Bersama COVID-19

16 Mei 2020

Petugas Satuan Polisi Pamong Praja memberikan surat teguran tertulis dan memberikan sanksi kerja sosial membersihkan sarana fasilitas umum dengan mengenakan rompi karena tidak menggunakan masker dikawasan Cilandak, Jakarta, Kamis 14 Mei 2020. Tempo/Nurdiansah
Pernyataan Lengkap Jokowi Soal Hidup Damai Bersama COVID-19

.Ini pernyataan lengkap Presiden Jokowi terkait hidup damai bersama COVID-19 dan implikasinya terhadap PSBB dan pendapatan asli daerah.


Dampak Covid-19, PAD Kota Depok Diprediksi Turun 25 Persen

1 Mei 2020

Pengendara yang mengenakan masker melintasi Tugu Kujang di Jalan Raya Pajajaran, Bogor, Jawa Barat, Selasa, 14 April 2020. Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengumumkan untuk memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) terkait pencegahan penyebaran wabah virus corona atau COVID-19 di beberapa wilayah seperti Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi. TEMPO/Hilman Fathurrahman W
Dampak Covid-19, PAD Kota Depok Diprediksi Turun 25 Persen

BKD Kota Depok mencatat terjadi penurunan pendapatan asli daerah mencapai 25 persen sebagai dampak Covid-19.


Indef Nilai RUU Cipta Kerja Berpotensi Kurangi Pendapatan Daerah

7 Maret 2020

Sejumlah buruh mengikuti aksi unjuk rasa menolak RUU Omnibus Law di Depan Istana Merdeka, Jakarta, Kamis 30 Januari 2020. Aksi tersebut menolak pengesahan RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja sebab isinya dinilai akan merugikan kepentingan kaum buruh dengan mudahnya buruh di PHK serta pemberlakuan upah hanya bedasarkan jam kerja. ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha
Indef Nilai RUU Cipta Kerja Berpotensi Kurangi Pendapatan Daerah

Indef beranggapan Omnibus Law RUU Cipta Kerja akan memangkas Pendapatan Asli Daerah sehingga menurunkan pertumbuhan ekonomi nasional.