TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung menyatakan pemerintah siap mencabut izin konsesi lahan pengembang dan menyerahkannya ke pihak lain jika mereka menyalahi aturan pembangunan tanggul raksasa atau Giant Sea Wall ke depan. "Saya umumkan supaya publik menjadi kontrol terhadap pekerjaan proyek ini," kata CT, sapaan Chairul Tanjung, di Pluit, Jakarta Utara, Kamis, 9 Oktober 2014.
Dalam rapat koordinasi yang dilakukan pemerintah, telah disepakati pembangunan proyek sepanjang 32 kilometer itu dibagi dalam tiga fase. Dari jumlah itu, pemerintah pusat dan DKI Jakarta kebagian tanggung jawab pembangunan tanggul sepanjang 8 kilometer dengan anggaran Rp 3,2 triliun. Untuk tanggul sepanjang 24 kilometer akan diserahkan kepada sektor swasta dengan aturan sesuai ketentuan pemerintah saat ini. "Saya sampaikan di rapat ini, diumumkan ke publik supaya tahu," katanya.
Untuk pembangunan tahap pertama sejauh 8 kilometer, pemerintah menargetkan selesai 2017 mendatang. Sedangkan pembangunan sisanya yang diberikan kepada swasta ditargetkan rampung tahun 2030. "Itu pun dilaksanakan konsisten. Bayangkan kalau tidak konsisten," ujarnya. (Baca: Korsel Tawarkan DKI Buat MasterplanTanggul Raksasa)
Khusus pembangunan yang diserahkan kepada sektor swasta, ia mengingatkan agar pembangunan dilakukan sesuai standar yang telah dibuat pemerintah sehingga pembangunannya tidak tersendat dan selesai tepat waktu. "Jadi saya ingatkan harus membangun tanggulnya terlebih dulu sebelum mereklamasi tanahnya," ujarnya.
Untuk itu, seiring pergantian kepemimpinan nasional 20 Oktober mendatang, ia sengaja mengumumkan ancaman itu agar semua pengembang atau developer yang sudah mendapatkan konsesi reklamasi lahan melaksanakan kewajibannya.
JAYADI SUPRIADIN
Baca juga:
Nazaruddin: Ibas Terima Duit Korupsi Wisma Atlet
Ketua MPR Mangkir, Jokowi Tetap Bisa Dilantik
Jokowi: Nama Menteri Hampir Final
Fadli Zon: Kami Ingin Pemilihan Presiden Langsung
