Jika Telat, Tanggul Raksasa Bisa Molor hingga 2050

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kiri-kanan Menteri Perdagangan M. Luthfi, Menko Kesra Agung Laksono, Menko Perekonomian Chairul Tanjung, Ketua Tim Transisi Jokowi-JK Rini Soemarno dan anggota Tim Transisi Hasto Kristianto memberikan keterangan kepada wartawan usai pertemuan tertutup di Kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, 10 September 2014. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo

    Kiri-kanan Menteri Perdagangan M. Luthfi, Menko Kesra Agung Laksono, Menko Perekonomian Chairul Tanjung, Ketua Tim Transisi Jokowi-JK Rini Soemarno dan anggota Tim Transisi Hasto Kristianto memberikan keterangan kepada wartawan usai pertemuan tertutup di Kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, 10 September 2014. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung menargetkan pengembangan terpadu pesisir ibu kota atau National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) rampung pada 2030. "Itu pun kalau konsisten melaksanakan pembangunan mulai tahun ini," katanya, Kamis, 9 Oktober 2014.

    Megaproyek senilai hampir Rp 500 triliun itu telah digagas sejak 1994 saat zaman era Orde Baru di bawah kepemimpinan presiden Soeharto berkuasa. Saat itu Gubernur DKI Jakarta Soerjadi Soedirja memiliki ide membuat tanggul raksasa untuk melindungi Jakarta dari ancaman penurunan permukaan tanah, gempuran ombak, dan banjir rob.

    Namun, seiring berjalannya waktu, proyek di wilayah Jakarta Utara tersebut baru terealisasi 20 tahun kemudian. "Buat saya, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali," katanya.

    Chairul menyatakan pelaksanaan proyek tersebut mempertimbangkan pula besarnya proyek dan anggaran yang digunakan. Namun proyek diperkirakan selesai lebih lama karena banyaknya hambatan. Dia memperkirakan proyek itu baru selesai pada 2050. "Makanya kami berharap dengan komitmen bersama bisa menyelesaikan proyek ini 2030," dia memaparkan.

    Ia mengakui hingga kini masih ada kelompok masyarakat yang menolak proyek itu. Luasnya dampak yang timbul dikhawatirkan mengganggu ekonomi masyarakat. Namun penolakan bisa diatasi dengan pendekatan terhadap masyarakat. "Jadi hari ini harus senang dan bahagia, setelah 20 tahun akhirnya kita mulai pencanangan implementasi dari proyek ini," katanya.

    JAYADI SUPRIADIN

    Berita Terpopuler
    Novel FPI Menyerahkan Diri ke Polda Metro Jaya
    Seusai Geger MPR, Mega-SBY Kunci Stabilitas Politik|
    FPI: Ahok Tak Akan Bisa Bubarkan Kami 
    Nazaruddin: Ibas Terima Duit Korupsi Wisma Atlet 
    Bantah Jokowi, KSAD Pamer Leopard Tak Rusak Jalan



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    BPOM, Panduan Penerapan New Normal di Warung Makan

    BPOM memberi petunjuk mengenai penerapan new normal di berbagai tempat. Ada enam rekomendasi ikhwal tatanan baru ketika mengunjungi warung makan.